KLIKJATIM.Com | Surabaya – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi kerap menimbulkan terjadinya masalah baru. Misalnya terkait perebutan kuota pendaftaran yang sesekali membuat sebagian wali murid kecewa, karena anaknya tidak bisa diterima masuk salah satu sekolah karena terkendala zonasi.
Nah, peristiwa seperti ini harus dijadikan evaluasi. Khususnya bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menjadikan setiap permasalahan sebagai pelajaran.
Baca juga: Ekonomi Nasional Menguat, Arus Peti Kemas Pelindo Terminal Petikemas Tumbuh 6,87 Persen di 2025
"Setiap tahun kita selalu dihadapkan kepada persoalan masyarakat yang rebutan mencari sekolah. Anehnya tradisi ini tidak makin susut, tapi terus saja muncul, ini mengesankan tidak adanya inovasi dalam mencari solusi masalah seputar PSB (Penerimaaan Siswa Baru)," ungkap Wakil Ketua DPRD Surabaya, A Hermas Thony di kantornya, Selasa (30/6/2020).
[irp]
Menurutnya, rezim atau aturan main yang ditetapkan pihak-pihak tentang PSB ini harus diperbaruhi. Salah satunya bisa dengan konsep PSB yang lebih terintegrasi, terutama antara data base kependudukan dengan perencanaan pelaksanaan pendidikan dan target capaian.
Artinya, lanjut Thony, sistem zonasi mestinya tidak diterapkan hanya mengacu berdasarkan keberadaan sekolah tersebut. Tetapi didasarkan pada peta persebaran masyarakat dengan potensi-potensi penduduk yang akan masuk sekolah.
Baca juga: Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Jawa Timur 2025 Melonjak Signifikan, Capai Peringkat Satu Nasional
"Sehingga titik zonasi itu adalah, tidak mesti harus di sekolah tetapi bisa berpindah-pindah bisa disebarkan di tempat yang lain," ungkapnya.
Dan ditegaskannya, fungsi sekolah hanya sebagai tempat penampungan dan pelaksanaan penyelengaraan persekolahan. Bukan menjadi titik penetapan anak tersebut masuk sekolah.
[irp]
Baca juga: Sinergi Bagi Negeri: MPM Honda Jatim Salurkan 18.440 Bibit Bunga Lewat Program One Sales One Seed
"Dulu kan orang tua mengejar sekolah-sekolah yang baik untuk anaknya, sekolah-sekolah yang favorit, sekolah yang jauh pun dikejar orang tua karena demi anak,” paparnya.
Tidak cukup hanya itu. Thony menambahkan agar tidak terjadi permasalahan dalam PSB, maka pemerintah juga harus bekerjasama dengan pihak sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak bisa masuk di Sekolah Negeri.
"Dengan begitu, Dinas Pendidikan mempertemukan kompromi antara Sekolah Negeri dan Swasta bisa menjadi satu," pungkasnya. (nul)
Editor : Redaksi