KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pengembangan inovasi di lingkungan pemerintahan tidak sekadar mengejar penghargaan atau menciptakan terobosan baru. Setiap inovasi harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat menyerahkan penghargaan Jatim Jagad Inovasi Award (JAWARA) 2026, Perangkat Daerah Terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2026, serta Policy Innovation Competition (POIN) 2026 di Surabaya, Kamis (19/11/2026).
Menurut Khofifah, inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan, terutama di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan dan beragamnya kebutuhan masyarakat.
Dia menegaskan, inovasi tidak selalu harus berbentuk teknologi digital atau aplikasi baru. Penyederhanaan prosedur, pembenahan tata kelola, hingga pengembangan pola pelayanan yang lebih efektif dan efisien juga merupakan bagian dari inovasi.
"Keberhasilan inovasi pada akhirnya harus diukur dari perubahan yang dihasilkan, bukan sekadar kebaruan gagasan atau kecanggihan teknologi yang digunakan," tegas Khofifah.
Dia juga mengingatkan agar setiap inovasi dievaluasi berdasarkan efektivitas, keberlanjutan, serta manfaatnya dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.
Jawa Timur sendiri mencatatkan sejumlah capaian dalam pengembangan inovasi daerah. Provinsi ini berhasil meraih predikat Provinsi Terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) selama dua tahun berturut-turut, yakni 2024 dan 2025.
Selain itu, Indeks Inovasi Daerah Jawa Timur pada 2025 mencapai skor 90,84. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional dengan predikat Sangat Inovatif dan menempatkan Jawa Timur di peringkat pertama dari 38 provinsi.
Khofifah menyebut prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, aparatur sipil negara, serta berbagai elemen masyarakat. Namun, capaian itu juga menjadi tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan inovasi.
Dalam pengembangan ekosistem inovasi, Khofifah menilai riset harus menjadi salah satu dasar utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Karena itu, rekomendasi yang dihasilkan melalui POIN 2026 diharapkan dapat dimanfaatkan perangkat daerah sebagai bahan penyusunan program pembangunan.
Penerapan kebijakan berbasis bukti atau *evidence-based policy* dinilai penting agar setiap keputusan pemerintah memiliki landasan analisis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain penyerahan penghargaan, kegiatan tersebut juga diisi penandatanganan kesepakatan bersama dengan tiga perguruan tinggi dan perjanjian kerja sama dengan tujuh perguruan tinggi.
Khofifah menyebut kolaborasi tersebut menjadi langkah untuk mempertemukan kapasitas akademik perguruan tinggi dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, hasil penelitian tidak boleh berhenti pada publikasi ilmiah atau dokumen akademik. Riset harus dapat dihilirisasi menjadi kebijakan, teknologi tepat guna, maupun model pemberdayaan yang bisa diterapkan langsung oleh masyarakat.
Kerja sama tersebut diharapkan mendukung sejumlah prioritas pembangunan Jawa Timur, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, hingga transformasi pelayanan publik.
Untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi, Khofifah menekankan tiga hal kepada seluruh perangkat daerah.
Pertama, inovasi harus berangkat dari persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat. Kedua, hasil riset dan rekomendasi akademik perlu diintegrasikan dalam perencanaan serta pengambilan kebijakan. Ketiga, inovasi yang terbukti berhasil harus diperluas penerapannya melalui dokumentasi, berbagi praktik baik, dan replikasi oleh daerah lain sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Khofifah juga meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur memperkuat koordinasi serta memfasilitasi hubungan antara kebutuhan pemerintah daerah dengan kapasitas riset perguruan tinggi.
"Kerja sama yang telah disepakati juga harus ditindaklanjuti melalui rencana kerja, target capaian, serta evaluasi yang jelas agar menghasilkan manfaat terukur," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BRIDA Jawa Timur Lilik Pudjiastuti melaporkan, penyelenggaraan JAWARA dan POIN 2026 mencatat partisipasi sebanyak 636 inovasi dan 204 *policy brief* dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim maupun pemerintah kabupaten/kota.
Proses penilaian melibatkan tim juri dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta perguruan tinggi negeri di Jawa Timur.
Penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai seleksi administrasi hingga sesi tanya jawab dan pemaparan inovasi maupun gagasan kebijakan.
JAWARA 2026 sendiri menghadirkan lima kategori penghargaan, meliputi pelayanan publik, inovasi digital berbasis web, agribisnis dan energi terbarukan, sosial budaya dan kependudukan, serta kategori pelajar.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri atas pimpinan perangkat daerah Pemprov Jatim, kepala Bappeda dan BRIDA kabupaten/kota, pimpinan perguruan tinggi, peneliti, inovator daerah, serta mitra pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menandatangani kesepakatan bersama dengan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Rektor Universitas Kristen Petra, dan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, BRIDA Jatim berharap inovasi yang berkembang di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat tidak berhenti pada tahap penciptaan, tetapi terus dikembangkan, direplikasi, dan dimanfaatkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.
Editor : Abdul Aziz Qomar