KLIKJATIM.Com | Surabaya -Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim berinisial NK (Nur Kholis) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan. Dalam perkara tersebut, nilai pungutan ilegal yang terungkap mencapai Rp1,23 miliar.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan NK merupakan tersangka kelima dalam kasus tersebut. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat orang lainnya, yakni AM, OS, H, dan ED.
Baca juga: DPRD Jatim Dorong Pemprov Maksimalkan Potensi Aset Daerah
"NK menjadi tersangka kelima dalam perkara tersebut. Sebelumnya, penyidik menetapkan AM, OS, H, dan ED sebagai tersangka, masing-masing terkait jabatan di lingkungan Dinas ESDM Jatim," ujar Punia di Surabaya, Senin.
Penetapan NK sebagai tersangka tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026. NK diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim pada Januari hingga 31 Agustus 2024. Saat ini, ia menduduki jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim.
Dalam proses penyidikan, NK diduga memerintahkan OS dan ED untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon perizinan. Praktik tersebut diduga berlangsung di dua sektor, yakni pertambangan serta geologi dan air tanah.
Pada sektor pertambangan, pungutan ilegal diduga dilakukan terhadap tujuh pemohon izin dengan total uang mencapai Rp1,105 miliar. Sementara itu, pada sektor geologi dan air tanah, pungutan diduga melibatkan 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024 dengan nilai Rp133,5 juta.
Dari praktik tersebut, NK diduga menerima bagian sebesar Rp687,5 juta. Jumlah itu terdiri atas Rp552,5 juta dari sektor pertambangan dan Rp135 juta dari bidang geologi dan air tanah.
Baca juga: APBD Jatim Terus Menyusut, Musyafak Pastikan Pendidikan hingga Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas
Dalam pengembangan perkara, penyidik juga menyita uang tunai senilai Rp615 juta serta emas seberat 50 gram yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Atas perbuatannya, NK dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tercantum dalam surat penetapan tersangka.
Kejati Jatim selanjutnya melakukan penahanan terhadap NK selama 20 hari, mulai 16 November hingga 5 Desember 2026. Penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Kejati Jatim.
Baca juga: Polresta Tanjung Perak Sita Uang Rp 200 Juta dari Ungkap 22 Kasus Narkoba
Sebelumnya, Kejati Jatim mengungkap dugaan praktik pungli dalam proses pengajuan penerbitan izin di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dengan nilai keseluruhan mencapai Rp8,44 miliar.
Dalam perkara tersebut, empat orang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Aris Mukiyono (AM) selaku Kepala Dinas ESDM, Hermawan (H) yang menjabat Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah sekaligus Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, serta Ertika Dinawati dan Ony Setiawan yang masing-masing menjabat Kepala Bidang Pertambangan. Ony Setiawan diketahui meninggal dunia saat proses penahanan.
Hingga kini, penyidik telah mengamankan aset dengan total nilai Rp5.540.555.040. Selain itu, sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya satu unit mobil Toyota Fortuner, kalung emas seberat 19,650 gram, dua keping logam mulia Antam dengan berat keseluruhan 50 gram, serta barang bukti lainnya.
Editor : Ratno