KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai belanja daerah mencapai Rp5,2 triliun. Jumlah tersebut lebih besar sekitar Rp719,5 miliar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026) malam. Rapat tersebut membahas pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027.
Dalam struktur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp4.488.843.757.449. Sedangkan belanja daerah dialokasikan sebesar Rp5.208.345.910.247.
Adanya selisih antara pendapatan dan belanja tersebut akan diperhitungkan melalui skema pembiayaan daerah sesuai ketentuan penyusunan APBD.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan alokasi anggaran 2027 digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari manfaat program yang dihasilkan.
Menurut Wahono, penyusunan APBD 2027 telah memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
Karena itu, setiap OPD diminta lebih cermat dalam menentukan prioritas kegiatan agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Baca juga: APBD Bojonegoro Diproyeksi Turun Jadi Rp5,1 Triliun pada 2027, Pemkab Fokus Jaga Program Prioritas
“Anggaran yang tersedia tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan dampak pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Wahono juga mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Bojonegoro yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan hingga tercapai persetujuan bersama.
Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi landasan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif, terutama dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain ketepatan perencanaan, Wahono menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan APBD. Menurutnya, penggunaan anggaran harus disertai pelaksanaan program yang berkualitas serta pertanggungjawaban yang jelas.
Dengan demikian, besarnya alokasi belanja daerah dapat berbanding lurus dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Setelah mendapat persetujuan bersama, Raperda APBD 2027 selanjutnya akan menjalani evaluasi sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, camat se-Kabupaten Bojonegoro, direktur BUMD, serta sejumlah undangan.
Editor : Abdul Aziz Qomar