KLIKJATIM.Com | Gresik – Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak melakukan perubahan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD 2027 di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap perubahan data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus diperketat untuk menjaga konsistensi perencanaan dan akuntabilitas anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Asluchul Alif saat membuka Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 di Hotel Aston Gresik, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, setiap perubahan data dalam SIPD harus mengikuti tahapan dan ketentuan penganggaran. OPD tidak diperkenankan mengubah program, kegiatan, subkegiatan, hingga menambahkan rekening baru tanpa melalui mekanisme yang berlaku.
Alif menjelaskan, setiap perubahan dalam SIPD dapat ditelusuri melalui identitas pengguna maupun bagian data yang mengalami perubahan. Karena itu, pengawasan diperlukan agar tidak terjadi perubahan terhadap program yang sebelumnya telah direncanakan dan disepakati bersama.
"Pengawasan ini penting agar apa yang telah direncanakan dan disepakati bersama tidak berubah pada akhir tahapan penganggaran. Seluruh perangkat daerah harus mengikuti ketentuan dan menjaga konsistensi perencanaan yang telah disusun," tegasnya.
Selain persoalan SIPD, Alif meminta seluruh OPD memastikan setiap program dan kegiatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra).
Kedua dokumen tersebut menjadi pedoman arah pembangunan Kabupaten Gresik selama lima tahun. Dengan demikian, setiap usulan program harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah.
Dia juga meminta OPD lebih disiplin dalam proses perencanaan. Pengajuan program yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan, termasuk usulan tambahan menjelang penetapan anggaran, harus dihindari.
Baca juga: Wabup Gresik dr. Asluchul Alif Apresiasi YIMI Got Talent: Sarana Efektif Cegah Kecanduan Gadget Anak
Di sisi lain, Alif menekankan pentingnya optimalisasi struktur belanja daerah, khususnya pemenuhan ketentuan belanja wajib (*mandatory spending*). Hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Edy Hadiswoyo selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menekankan perlunya kesamaan pemahaman seluruh OPD terhadap regulasi penyusunan APBD 2027.
Menurutnya, penyusunan APBD merupakan satu rangkaian proses yang tidak terpisahkan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
"Penyusunan APBD harus dipahami sebagai satu kesatuan proses. Karena itu, seluruh perangkat daerah perlu memastikan setiap program selaras dengan RPJMD serta dilaksanakan secara tertib dan akuntabel," ujarnya.
Baca juga: Tim Robot Bawah Air Siti Busyro UMG Gresik Tembus Final Kontes Kapal Indonesia
Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengingatkan agar APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup hanya diukur dari tingkat penyerapan. Lebih dari itu, anggaran harus memberikan manfaat nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Sosialisasi tersebut menghadirkan Hilman Rosada, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri, sebagai narasumber. Materi yang disampaikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Gresik. Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi sesi tanya jawab untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai regulasi dan mekanisme penyusunan APBD 2027.
Editor : Abdul Aziz Qomar