KLIKJATIM.Com | Jember – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir mendorong pemerintah daerah mengambil langkah untuk mengurangi aktivitas kendaraan. Bupati Jember Muhammad Fawait memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat (16/10/2026) dan Senin (19/10/2026).
Di tengah situasi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) ke Jember tidak dikurangi. Namun, perusahaan mengakui terdapat penyesuaian pola distribusi akibat perubahan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal tanker.
Baca juga: Konflik Lokasi KDMP Jatimulyo Jember, Dua Warga Mengadu soal Bansos ke Polisi
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan stok BBM tetap tersedia bagi masyarakat. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan jalur distribusi dengan kondisi operasional yang berlangsung di tengah konflik geopolitik.
“Secara ketersediaan stok dalam kondisi terjaga dan tersedia bagi masyarakat. Cuma memang ada pola-pola penyesuaian yang kita lakukan terhadap jalur distribusi,” kata Ahad dalam keterangan tertulis yang diterima Klikjatim.com, Jumat (16/10/2026).
Perubahan jadwal kapal tanker tersebut berdampak pada pengiriman BBM dari Terminal BBM Tanjungwangi, Banyuwangi, menuju sejumlah SPBU. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi SPBU di wilayah selatan Jember yang berjarak lebih jauh dari terminal.
Pertamina menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Perusahaan juga mengklaim terus memantau kebutuhan konsumsi masyarakat, kesiapan operasional, serta kondisi distribusi di lapangan.
Ahad menegaskan, antrean kendaraan tidak otomatis menunjukkan stok BBM telah habis. Menurutnya, antrean justru menunjukkan masih adanya BBM yang dilayani, meskipun proses pengisian membutuhkan waktu lebih lama.
“Kalau ada antrean yang bisa dipastikan, kami pastikan bahwa kalau ada antrean berarti barangnya ada. Kalau tidak ada barang justru mereka tidak akan mengantre, akan bubar,” ujarnya.
Pemkab Jember Terapkan WFH
Di sisi lain, Bupati Jember Muhammad Fawait mengambil langkah untuk membantu mengurangi kepadatan kendaraan di tengah antrean BBM. Kebijakan WFH bagi ASN diterapkan pada Jumat (16/10/2026) dan Senin (19/10/2026).
Baca juga: Dua Rumah di Pakusari Jember Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp300 Juta
Fawait mengatakan, Pemkab Jember menerima laporan mengenai penumpukan pembelian BBM di sejumlah SPBU. Ia menyebut situasi serupa juga terjadi di daerah lain, sehingga diperlukan koordinasi untuk membantu mengatasi persoalan distribusi dan antrean.
“Distribusi BBM adalah tugas utama dari Pertamina. Namun, tentu kita tidak bisa sebagai pemerintah daerah lepas tangan begitu saja,” kata Fawait saat dikonfirmasi secara terpisah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berupaya membantu Pertamina mengurai antrean sembari mengkaji langkah tambahan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Pemkab Jember juga berencana berkoordinasi dengan pihak Pertamina di wilayah setempat untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Koordinasi juga akan dilakukan dengan pihak Pertamina di Jember,” ucapnya.
Baca juga: Perbaiki Instalasi Listrik, Tukang Listrik di Jember Ditemukan Tewas di Atap Rumah
Sementara itu, Pertamina berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan Satlantas Polres setempat untuk mengantisipasi antrean kendaraan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
Perusahaan turut mengingatkan potensi penyalahgunaan situasi oleh pengecer tidak resmi yang membeli BBM di SPBU untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Masyarakat diimbau membeli BBM langsung di SPBU, menghindari pembelian berlebihan, serta tidak mudah mempercayai informasi kelangkaan yang belum terverifikasi.
Situasi di Jember menunjukkan bahwa ketersediaan stok saja belum cukup menjamin kelancaran pelayanan BBM. Ketepatan jadwal pengiriman dan distribusi hingga ke SPBU menjadi faktor penting agar antrean tidak semakin panjang dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Editor : Abdul Aziz Qomar