KLIKJATIM.Com | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI). Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas akses kerja yang berkelanjutan sekaligus menggenjot peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis pemberdayaan perempuan.
Sinergi tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti, di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Baca juga: Dipicu Dendam Lama Soal PTSL, Dua Pria Lansia di Sampang Duel Hingga Babak Belur
Dalam kesempatan tersebut, Cris menegaskan bahwa Kemnaker siap memberikan dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas masyarakat. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan mengoptimalisasi infrastruktur pelatihan kerja milik pemerintah.
Ia mendorong masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar luas di tingkat pusat maupun daerah sebagai wadah mengasah keterampilan.
"Kolaborasi yang dibangun ini harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan kompetensi dan kesempatan kerja," ujar Cris.
Selain memperkuat aspek pelatihan berbasis kompetensi, Kemnaker saat ini juga tengah agresif memperluas jangkauan program ketenagakerjaan. Langkah ekspansif ini diambil agar semakin banyak elemen masyarakat yang mampu mendongkrak daya saing mereka di tengah pasar kerja yang kian kompetitif.
Untuk mempercepat efisiensi dan modernisasi layanan, Kemnaker telah mengintegrasikan seluruh programnya ke dalam ekosistem digital melalui platform SIAPkerja. Lewat ekosistem digital terpadu ini, masyarakat luas beserta seluruh kader FPPI dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan secara daring.
Layanan tersebut mencakup informasi pelatihan, info lowongan kerja terbaru, program pemagangan, pengembangan usaha mandiri, hingga pengurusan sertifikasi profesi.
Baca juga: Bukan Cuma Helm, MPM Honda Jatim Ungkap Posisi Berkendara Jadi Kunci Utama Keselamatan
Di sisi lain, Cris juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus FPPI di tingkat daerah untuk segera memperkuat koordinasi dengan balai pelatihan serta dinas ketenagakerjaan setempat. Koordinasi yang kuat di tingkat akar rumput dinilai sangat krusial agar poin-poin kesepakatan ini bisa langsung diimplementasikan menjadi aksi nyata.
"Kemitraan yang dibangun ini harus diikuti dengan pelaksanaan program yang terukur. Tujuan akhirnya adalah mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya kaum perempuan," pungkasnya.
Editor : Fatih