KLIKJATIM.Com | Gresik – Perkembangan kawasan industri di wilayah utara Kabupaten Gresik memunculkan tantangan baru terkait kesiapan tenaga kerja lokal. Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk "Ngopi dan Opini Gresik" yang digelar Lokal Media Network di DDjirolu Cafe, Kecamatan Sidayu, Rabu (24/6/2026) malam.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, dunia pendidikan, pengelola kawasan industri, hingga serikat pekerja untuk membahas strategi menyiapkan sekaligus melindungi tenaga kerja lokal di tengah derasnya investasi industri yang masuk ke Gresik Utara.
Diskusi menghadirkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Zainul Arifin, Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Khoirul Anwar, Ketua Konfederasi SPSI Gresik Imam Syafiuddin, perwakilan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, serta sejumlah perwakilan sekolah dan lembaga pendidikan.
Perwakilan PT BKMS selaku pengelola KEK JIIPE, Yudi Darjanto, mengatakan kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri terus berkembang seiring masuknya berbagai sektor usaha baru. Menurutnya, perusahaan kini membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang lebih spesifik, mulai dari sektor mineral, konstruksi, pelabuhan hingga teknologi.
"Kami terbuka bagi tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri," ujarnya.
Namun, kesiapan sumber daya manusia dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Wakil Kepala SMK PGRI 1 Gresik, Suwarno Hadi, mengungkapkan bahwa sekolah kejuruan masih menghadapi keterbatasan sarana untuk meningkatkan kompetensi siswa sesuai kebutuhan industri.
Ia menjelaskan, sejumlah fasilitas praktik dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk menunjang kualitas lulusan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Meski demikian, sekolah terus berupaya menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri guna memperkecil kesenjangan kompetensi.
Dari kalangan perguruan tinggi, Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Khoirul Anwar menilai dunia pendidikan harus bergerak lebih cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan industri. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dan kompetensi lulusan.
Selain kemampuan teknis, ia menilai aspek pengalaman dan soft skill masih menjadi kendala yang sering ditemui saat lulusan memasuki dunia kerja.
Sementara itu, Ketua Konfederasi SPSI Gresik Imam Syafiuddin menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja lokal. Ia mengingatkan bahwa perjuangan panjang berbagai elemen pekerja telah menghasilkan regulasi yang memberikan ruang lebih besar bagi warga Gresik untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2024, termasuk pengaturan porsi tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen.
Di sisi lain, Kepala Disnaker Gresik Zainul Arifin menilai Kabupaten Gresik memiliki peluang besar sebagai daerah industri. Namun, ia mengakui sebagian besar investasi yang masuk saat ini cenderung berbasis padat modal sehingga kebutuhan tenaga kerja tidak sebesar industri padat karya.
Menurutnya, tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik juga menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai daerah untuk mencari peluang kerja di wilayah tersebut.
Untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan dan pencari kerja lokal, Pemkab Gresik mengembangkan aplikasi Gresik Kerja. Melalui platform tersebut, warga ber-KTP Gresik dapat mengakses informasi lowongan sekaligus memperoleh pembekalan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri.
Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah masukan mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, pelaku industri dan serikat pekerja dalam menyusun peta jalan pengembangan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di tengah pertumbuhan industri yang semakin pesat di Gresik Utara.
Editor : Abdul Aziz Qomar