KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting. Langkah tersebut dilakukan untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14,2 persen pada 2029, sejalan dengan sasaran nasional.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Web Bangda) Kabupaten Gresik Tahun 2026 di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (17/6/2026).
Baca juga: Lulusan SMA/SMK Siapkan Lamaranmu Hadiri Gresik Job Fair 2026 di Gressmall
Menurut Alif, penanganan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi atau sektor tertentu. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha hingga masyarakat.
“Penurunan stunting bukan hanya tugas sektor kesehatan atau satu OPD. Ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan kerja kolaboratif seluruh pihak,” ujarnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jatim Kukuh Tri Sandi serta Afidah Andani dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Peserta terdiri atas perangkat daerah terkait, para camat, kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB kecamatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam paparannya, Alif menyebut prevalensi stunting nasional berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 masih berada pada angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada 2029 dan mencapai 5 persen pada 2045 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Sementara itu, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik pada 2024 tercatat sebesar 15,2 persen. Angka tersebut menjadi dasar penguatan berbagai program intervensi yang saat ini terus dijalankan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari transformasi sosial. Berbagai intervensi prioritas dilakukan melalui penanganan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita, suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif, hingga pendampingan keluarga pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada pelaksanaan aksi konvergensi yang terintegrasi dan berbasis data.
“Konvergensi berarti seluruh pihak bergerak bersama. Kabupaten, kecamatan, desa, puskesmas, hingga masyarakat harus berada dalam satu arah dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang sama,” tegasnya.
Baca juga: Prioritaskan Jalan Poros Desa, Pemkab dan DPRD Gresik Siapkan Penanganan Bertahap
Pemkab Gresik juga mendorong transformasi aksi konvergensi stunting dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang berorientasi pada hasil. Melalui integrasi data, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan pelaporan berbasis Web Bangda, berbagai intervensi diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap penurunan stunting.
Alif menegaskan, ukuran keberhasilan program bukan hanya pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan pada dampak yang dirasakan masyarakat.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada output kegiatan. Yang paling penting adalah apakah angka stunting benar-benar turun dan status gizi anak-anak sasaran mengalami perbaikan. Jika belum memberikan dampak, maka program harus dievaluasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa stunting tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga pola asuh, pemahaman gizi keluarga, serta perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Karena itu, keterlibatan kader kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran keluarga terkait pemenuhan gizi dan pola pengasuhan yang baik.
Komitmen percepatan penurunan stunting telah menjadi bagian dari program Nawakarsa Kabupaten Gresik, khususnya dalam penguatan layanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan berperspektif gender. Dalam RPJMD Kabupaten Gresik, prevalensi stunting ditargetkan turun menjadi 14,2 persen pada 2029 dan terus ditekan hingga mencapai 14 persen pada 2030.
Baca juga: Puluhan Hewan Kurban Dibagikan BKMS dan Tenant JIIPE untuk Masyarakat Gresik
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edi Hadisiswoyo mengatakan kegiatan sinkronisasi ini bertujuan menyelaraskan berbagai program percepatan penurunan stunting agar berjalan terpadu, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi wadah untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan aksi konvergensi, mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, monitoring, hingga evaluasi.
“Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta integrasi program lintas sektor, optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, desa, dan seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Edi menambahkan, Web Bangda menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Sistem tersebut memungkinkan seluruh intervensi dipantau secara lebih terukur, akuntabel, dan berbasis data sehingga hasil yang dicapai dapat lebih optimal.
Editor : Abdul Aziz Qomar