KLIKJATIM.Com | Surabaya – Kinerja sektor kehutanan berbasis masyarakat di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur pada Triwulan I 2026 mencapai Rp367,95 miliar, tertinggi secara nasional.
Capaian tersebut meningkat signifikan sebesar 26,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat Rp290,53 miliar.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut angka ini menjadi indikator kuat bahwa ekonomi kehutanan berbasis masyarakat terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, khususnya di wilayah sekitar hutan.
“Ini menunjukkan aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin berkembang, produktif, dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari penguatan kelembagaan KTH serta optimalisasi peran penyuluh kehutanan di lapangan.
“Hal ini menandakan bahwa pengelolaan potensi usaha kehutanan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bernilai ekonomi, dengan dukungan pendampingan yang intensif,” tegasnya.
Secara nasional, NTE KTH pada Triwulan I 2026 mencapai Rp619,58 miliar atau tumbuh 15,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, Jawa Timur menyumbang Rp367,95 miliar atau setara 59,38 persen.
Kontribusi ini semakin menegaskan posisi Jawa Timur sebagai kontributor utama dalam pengembangan ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di tingkat nasional.
Keberhasilan KTH Jawa Timur juga terlihat dari kemampuannya menembus pasar internasional. Salah satunya KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume mencapai 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.
“Ini menjadi bukti bahwa produk hasil hutan tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global,” ujar Khofifah.
Berdasarkan data Triwulan I 2026, capaian NTE tertinggi berasal dari sejumlah kabupaten yang menjadi motor penggerak ekonomi kehutanan masyarakat. Kabupaten Trenggalek mencatat nilai tertinggi sebesar Rp185,35 miliar, disusul Kabupaten Lamongan Rp22,15 miliar, Kabupaten Blitar Rp20,74 miliar, Kabupaten Probolinggo Rp19,03 miliar, dan Kabupaten Lumajang Rp17,82 miliar.
Khofifah menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara kelompok tani hutan, penyuluh kehutanan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.
“Pendampingan berbasis potensi lokal terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi KTH secara signifikan,” jelasnya.
Dari sisi komoditas, NTE KTH Jawa Timur masih didominasi hasil hutan kayu dengan kontribusi lebih dari Rp200 miliar secara akumulatif. Meski demikian, ia menekankan pentingnya diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.
Di akhir, Pemprov Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pasar.
“Kami ingin memastikan KTH tidak hanya tumbuh sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi pilar pembangunan berkelanjutan yang menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar