KLIKJATIM.Com | Gresik — Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, membuka kegiatan Sosialisasi Pemerintahan Digital (Pemdi) yang digelar di Ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik, Jumat (19/12).
Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus mendukung pengembangan smart city.
Sosialisasi tersebut menghadirkan Tony Dwi Santoso, Asesor Eksternal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PANRB, sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Tony menjelaskan bahwa SPBE saat ini bertransformasi menjadi Pemerintahan Digital (Pemdi) yang lebih berorientasi pada penyelesaian masalah, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta penciptaan dampak nyata.
Dalam sambutannya, Wabup Alif menyampaikan bahwa capaian transformasi digital Kabupaten Gresik harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Pada tahun 2024, Pemkab Gresik berhasil meraih nilai Indeks SPBE sebesar 4,32 dan menempati peringkat ke-7 nasional, melampaui target nasional sebesar 2,3. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan digital terbaik di Indonesia.
“Kunci keberhasilan pemerintahan digital terletak pada kualitas data dan kolaborasi seluruh OPD. Digitalisasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus terintegrasi dan berorientasi pada dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Wabup Alif.
Ia menambahkan, implementasi Pemerintahan Digital harus disusun dengan strategi yang fokus, tepat sasaran, dan selaras dengan program prioritas daerah atau Nawakarsa.
“Tidak perlu banyak program, namun harus terarah pada capaian yang berdampak nyata. Pemerintahan digital harus mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Gresik telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital Kabupaten Gresik Tahun 2025–2030, serta pengaktifan Tim Koordinasi Pemerintahan Digital guna memastikan integrasi kebijakan, sistem, dan data lintas perangkat daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Wabup Alif berharap seluruh OPD menjadikan Pemerintahan Digital sebagai budaya kerja bersama, bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian. Menurutnya, transformasi digital di lingkungan Pemkab Gresik akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Tony Dwi Santoso menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan memiliki peran strategis dalam memperkuat kinerja dan keuangan daerah.
“Pemerintahan digital merupakan instrumen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi memungkinkan pemerintah daerah menutup potensi kebocoran PAD, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar