KLIKJATIM.Com | Surabaya – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada Kamis (20/11). Kunjungan ini berfokus pada fungsi pengawasan, khususnya terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan.
Rapat kunjungan kerja spesifik tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakilkan oleh Plt Asisten Pemerintahan & Kesra, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin (memimpin rapat), serta anggota Komisi II dari berbagai fraksi (Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, dan PAN). Hadir pula jajaran Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Baca juga: Pulihkan Trauma Pascabencana, Puluhan Relawan Pegawai PLN Dampingi Warga Aceh
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Asep Heri, menyampaikan data kinerja yang impresif mengenai realisasi PNBP sektor pertanahan di wilayahnya. Data menunjukkan bahwa Jawa Timur secara konsisten mencatatkan capaian realisasi PNBP yang signifikan dan melampaui target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Angka-angka ini merupakan bukti nyata bahwa sektor pertanahan di Jawa Timur bergerak sangat dinamis. Selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga tahun 2024, capaian realisasi PNBP Jawa Timur selalu berada di atas 100%," ujar Asep Heri.
Capaian konsisten di atas target selama tiga tahun berturut-turut ini menunjukkan tata kelola dan aktivitas pertanahan yang tinggi di salah satu provinsi terbesar di Indonesia tersebut.
Baca juga: Tetap Melayani di Hari Libur, Masyarakat Serbu Kantor Pertanahan di Hari Pertama Nataru
Menanggapi capaian positif ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dalam sambutannya menekankan pentingnya perbaikan fundamental di sektor pertanahan sebagai kunci utama untuk meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan.
"Sektor pertanahan memiliki potensi besar untuk mendatangkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam hal ini, harus ada perbaikan dari sisi dasar (basic) administrasi dan data pertanahan," tegas Zulfikar.
Ia menambahkan bahwa peningkatan PNBP juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas hukum pertanahan. "Dengan menurunkan sengketa dan konflik, PNBP akan meningkat,” tutupnya.
Baca juga: Distribusi MBG Sumenep Selama Libur Semester Dinilai Tak Merata, Koordinasi SPPG Jadi Sorotan
Kunjungan kerja Komisi II ini diharapkan dapat mendorong Kanwil BPN Jawa Timur untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, serta menjadi contoh bagi Kanwil BPN di provinsi lain dalam pengelolaan PNBP sektor pertanahan.
Apakah Anda ingin saya mencari informasi lebih lanjut mengenai program unggulan Kanwil BPN Jawa Timur yang berkontribusi pada PNBP ini?
Editor : Fatih