KLIKJATIM.Com | Surabaya – Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil meraih predikat Unggul pada penghargaan bergengsi tingkat nasional, yakni Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award Tahun 2025. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan diserahkan di Grand Ballroom Novotel Samator Surabaya, Selasa (25/11/2025).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LAN, Muhammad Taufiq, kepada Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (Pak Yes). IKK memiliki peran penting bagi reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Baca juga: Tim Penurunan Bendera Lamongan Tuntaskan Tugas dengan Khidmat pada HUT Ke-81 RI
Bupati Yuhronur Efendi menuturkan bahwa penghargaan ini menjadi acuan dan motivasi bagi Pemkab Lamongan untuk terus menghasilkan kebijakan publik yang baik demi kemajuan Lamongan yang berkelanjutan.
"Alhamdulillah hari ini Pemerintah Kabupaten Lamongan diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui IKK Award 2025. Penghargaan ini menjadikan acuan dan motivasi Pemkab Lamongan dalam menjadikan kebijakan publik yang baik untuk kemajuan Lamongan yang berkelanjutan," tutur Pak Yes usai menerima penghargaan.
Baca juga: Janda Baru di Lamongan Bertambah 1.683 Orang, Ekonomi Jadi Pemicu Utama Perceraian
Bupati Lamongan juga menyampaikan bahwa melalui IKK, Pemkab dapat mengimplementasikan Asta Cita ketujuh Presiden RI Prabowo Subianto, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, peradilan hingga penyelundupan.
Kepala LAN, Muhammad Taufiq, mengungkapkan bahwa IKK tidak hanya menjadi implementasi Asta Cita ketujuh. Lebih dari itu, IKK adalah alat pengukuran kualitas kebijakan dan pembangunan yang menentukan strategi pembangunan berkelanjutan, yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Diduga Hendak Balapan Liar, 15 Remaja Diamankan Patroli Polres Lamongan
LAN RI mencatat, objek pengukuran pada tahun ini totalnya mencapai 1.479 kebijakan yang tersebar di 27 sektor. Sub-sektor terbanyak yang diukur mencakup bidang sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan HAM, serta administrasi negara.
Editor : Fatih