Cari Kesepakatan Harga Tanah, Bupati Bojonegoro Temui Warga Desa Semambung

KLIKJATIM.Com | Bojonegoro—Pemkab Bojonegoro menggelar sosialisasi pengadaan dan musyawarah kesepakatan bentuk ganti rugi pembebasan tanah di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Senin (13/3/2020). Rencana pembebasan tanah itu nantinya akan digunakan pembangunan Jembatan Kanor-Rengel (kare).

Sosialisasi itu dihadiri Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Dandim 0813 Bojonegoro, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepala Bagian Perencanaan Polres Bojonegoro, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro dan warga Desa Semambung. Pertemuan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan protokol covid-19 di Balai Desa Semambung.

Baca juga: Ratusan Bikers Honda Meriahkan Vario Street Nation di Malang, Usung Street Culture dan Edukasi Safety Riding

[irp]

Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk mencari titik temu antara pemerintah dan warga desa terkait pembebasan lahan yang rencananya akan digunakan pembangunan jembatan yang menguhubungkan Bojonegoro dan Tuban.

“Karena pembangunan jembatan ini salah satunya juga untuk percepatan pembangunan di Kecamatan Kanor,” katanya, di Bojonegoro, Senin (13/4/2020).

Anna menambahkan, dengan dibangunnya Jembatan Kare, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bojonegoro. Sebab, dengan adanya jembatan waktu tempuh antara Bojonegoro dan Tuban bisa terpangkas.

Baca juga: Polres Jember Tangani 25 Kasus Narkoba, Jaringan Peredaran hingga Bali Terbongkar

“Ini demi meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bojonegoro,” tambah Anna.

Terpisah, Sukardi (60) warga Desa Semambung yang tanahnya terdampak rencana  pembangunan Jembatan Kare mengaku telah dua kali diundang sosialisasi terkait pembebasan lahan. Namun, belum ada kesepakatan harga tanah yang akan dibebaskan.

[irp]

Baca juga: ABK Terjatuh di Perairan PLTU Tuban, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

“Kami berharap kesepakatan harga tanah tidak berat sebelah,” katanya.

Menurut Sukardi, rencananya ada 5 hektar lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Jembatan Kare ini. Tanah tersebut ada yang berupa perkebunan ada juga lahan permukiman yang dimiliki 23 warga. Dia mengingingkan harga tanah yang akan dibebaskan sesuai dengan yang diharapkan warga.

“Tanah saya sudah bersertifikat. Saya pengennya harga sesuai dengan keinginan warga, kalau tidak sesuai kami menolak,” kata dia. (mkr)

Editor : M Nur Afifullah