KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Dalam proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) menunjuk 8 kantor hukum terbaik untuk menghadapi perkara tersebut.
Namun, yang menjadi sorotan, terdapat satu lawyer yang berasal dari Desa Brangkal, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur ini, menjadi Lawyer muda yang disiapkan oleh KPU RI.
Baca juga: Libur Nataru, Lonjakan Penumpang di Stasiun Bojonegoro Capai Puluhan Ribu
Lawyer muda tersebut yaitu Ahmad Karomi Akbar (29), ia dipercaya oleh pimpinan kantor NurhadiSigit Law Office (Sigit Nurhadi Nugraha) untuk mewakili sidang di MK. Selain NurhadiSigit Law Office, terdapat juga 7 kantor hukum yaitu, HICON Law & Policy Strategies, AnP Law Firm (Ali Nurdin and Partners), Dr. Muhammad Rullyandi Pengacara dan Konsultan Hukum, Law Office Saleh & Partners, Law Office Josua Victor, Kantor Advokat Pieter Ell dan Associates, serta Bengawan Law Firm.
Saat dikonfirmasi, Ahmad Karomi Akbar mengatakan bahwa, dirinya bersama tim sudah mempersiapkan semuanya untuk sidang PHPU di MK. Bahkan, pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya ini tak gentar meskipun usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan lawyer yang ada dalam persidangan.
"Ya, saya tidak pernah grogi sedikitpun dalam sidang di MK, karena ini bukan sidang pertama kali saya di sini, tapi sudah beberapa kali di sini, intinya saya dan tim sudah mempersiapkan semuanya," ungkap Ahmad Karomi Akbar yang juga merupakan Mediator di Pengadilan Agama Depok.
Dalam menangani PHPU 2024, Mas Akbar, sapaan akrabnya, menghandle 3 perkara. Pertama, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Dapil CIANJUR III Tahun 2024. Ke dua, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum DPRD Provinsi Jawa Barat di Daerah Pemilihan 4 yang diregistrasi.
Baca juga: Tiga Napi Lapas Bojonegoro Dapat Remisi Natal, Masa Hukuman Berkurang Satu Bulan
Dan yang ke tiga, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum DPRD Kota Dapil Bekasi I Tahun 2024. "Ya, saya menangani PHPU 2024 dengan menghandle 3 perkara seperti di atas," ungkap lawyer dari Kantor NurhadiSigit Law Office yang terletak di Jl. Jend Sudirman, Jakarta itu.
Mas Akbar meskipun berasal dari Desa yang jauh dari Ibu Kota Indonesia, ternyata Lawyer muda ini mengawali karir sebagai tim hukum KPU RI di PHPU Legislatif sudah sejak 2019 lalu dari kantor hukum NurhadiSigit Law Office. Kemudian pada 2020 kembali di percaya KPU Provinsi Kepulauan Riau, Batam, lingga, dan Malinau Kalimantan Utara pada sengketa Perselisihan hasil kepala daerah 2020.
Pada PHPU 2024 kantor NurhadiSigit Law Office (NHS Law Office) kembali dipercaya KPU RI untuk menghadapi PHPU 2024 bersama 7 kantor hukum lainnya. Dan Ahmad Karomi Akbar kembali dipercaya kantor NurhadiSigit Law Office (NHS Law Office) untuk menghandle perkara tersebut.
Baca juga: Diterjang Hujan dan Angin Kencang, Atap Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro Ambrol
Perlu diketahui, Mahkamah Konstitusi sudah melakukan persidangan sengketa Pileg 2024 mulai Senin (29/4/2024) lalu, dan memiliki 30 hari kerja untuk memeriksa serta memutus masing-masing perkara. MK menargetkan, seluruh sengketa Pileg 2024 beres diputus per 10 Juni 2024. (gin)
Editor : M Nur Afifullah