KLIKJATIM.Com | Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di wilayah setempat. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut, Sabtu (2/7/2022).
Wabup menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas diselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Saat ini masih banyak masalah terkait obyek tanah. Oleh karena itu dengan kegiatan yang difasilitasi oleh anggota Komisi II DPR RI seperti ini dapat segera terselesaikan.
Baca juga: Kades Buncitan Sedati Sidoarjo Ditemukan Tewas di Dalam Balai Desa
Pantauan di lapangan, kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin, Sekretaris Dirjen Penataan Agraria Awaludin, Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN Indra Gunawan, Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wil BPN Jatim Ganang Anindinto serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Yannis Harryzon Dethan.
"Dalam kegiatan ini kami mendorong dimana persoalan yang terkait dengan pertanahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini cepat selesai," ucapnya.
Dia berharap kesempatan kali akan menjadi wadah bagi kepala desa-desa untuk bertanya. Terutama terkait dengan permasalahan penerbitan sertifikat tanah.
Persoalan-persoalan apa yang jadi kendala dapat ditanyakan kepada BPN, Kemeterian ATR/BPN dan juga Komisi II DPR RI yang hadir dalam forum kali ini. Menurutnya, kegiatan hari ini juga menjadi PR bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, untuk mencari cara agar masalah-masalah legalitas tanah bisa selesai dengan cepat.
"Program PTSL ini akan berjalan lancar dan sukses atas peran serta Kepala Desa di samping itu program Bupati juga harus digalakkan. Ada instruksi dari Gubernur bahwa PTSL kalau bisa tidak dikenakan BPHTB. Untuk itu, nanti akan saya kawal dan akan disampaikan kepada Bupati agar program ini bisa dijalankan. Karena jika kita bisa menjalankan terkait legalitas dari Bupati akan bisa mengurangi beban terkait BPHTB, yang melekat pada pemohon dan apa yang menjadi instruksi dari pusat di mana kantor BPN harus bisa melayani pada hari Sabtu dan Minggu. Sehingga jika ada masalah-masalah yang tertinggal bisa diselesaikan dengan baik dan saya juga akan terus menjalin komunikasi dengan kepala BPN," jelasnya.
Baca juga: Edukasi #Cari_Aman: MPM Honda Jatim Ingatkan Pelajar Wajib Berusia 17 Tahun dan Punya SIM
"Semoga program PTSL 2024 segara selesai dan harapan saya semoga apapun yang diinginkan Pemerintah Pusat kepada Sidoarjo dan masyarat ini akan cepat selesai," tambahnya.
Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Indra Gunawan menyampaikan kegiatan Sosialisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Mitra Kerja Komisi II DPR RI merupakan kegiatan yang ke-25 yang yang dilaksanakan di beberapa kota di di Indonesia. Kemeterian Agraria dan Tata Ruang akan terus melaksanakan sosialisasi dengan berbagai metodologi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Dia menyampaikan juga kegiatan sosialisasi ini merupakan sosialisasi PTSL dengan narasumber yang cukup kompeten. Ada dari Komisi II DPR RI, Pemerintah Daerah, juga dari Kantor Wilayah. Diharapkannya kepada peserta sosialisasi dapat menyampaikan apa yang jadi keluhan serta pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah-masalah pertanahan.
Baca juga: Bupati Sidoarjo di Bantu Warga Penghuni RTLH di Kecamatan Tarik
"Program-program dari Kementerian Agraria selain PTSL seperti distribusi tanah, pengadaan tanah dan program lainnya yang kesemuanya tersebut merupakan program strategi nasional dan di sini membuka jalur komunikasi kepada seluruh masyarakat. Kemeterian Agraria menyediakan kanal yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi cukup menggunakan #tanya ATR/BPN maka semua akan ter capture oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan akan segera direspon," ucapnya.
"Begitu juga adanya pengaduan setiap kantor BPN kita punya layanan informasi seperti aplikasi sentuhtangan seperti mencari informasi tentang balik nama, tentang warisan dan lainnya, aplikasi ini juga bisa diunduh dari aplikasi play store," tambahnya.
Pada kegiatan yang sebagian besar dihadiri oleh Kades/Kakel se Kabupaten Sidoarjo itu selain membuka tanya jawab, juga membuka sesi dialog. Bagi seluruh peserta sosialisasi juga ada penyerahan secara simbolis 10 sertipikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo dari total 182 sertifikat yang akan diserahkan oleh Anggota Komisi II DPR RI. (nul)
Editor : Catur Rini