KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengadakan rapat paripurna istimewa terkait penyampaian rekomendasi DPRD Bojonegoro atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro 2021. Nampak dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Pimpinan dan anggota DPRD, Ketua TAPD dan anggota serta jajaran Forkopimda.
Dalam pembacaan laporan dibacakan oleh Mitroatin selaku wakil ketua DPRD Bojonegoro yang mengapresiasi kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bojonegoro dan penyampaian evaluasi terhadap kinerja OPD selama di tahun 2021.
Baca juga: Hilang Sejak Pagi, Nenek Penghuni Liposos Jember Ditemukan Menangis di Aliran Kali Jompo
Ia mengatakan, untuk isi laporan ini adalah dari beberapa panitia khusus (pansus) yang sudah membahas bersama OPD terkait dan dilaporkan di rapat paripurna istimewa ini. Menurut Politisi perempuan ini, dari ke tiga Pansus tersebut mengapresiasi terkait kinerja para OPD serta melakukan rekomendasi dan juga evaluasi terhadap OPD di Pemkab Bojonegoro.
"Rekomendasi dan evaluasi ini harus ditindaklanjuti oleh pemkab Bojonegoro," ujar Mitroatin kepada klikjatim.com Rabu (23/3/2022)
Terkait evaluasi kata politisi Golkar ini, di Dinas Pendidikan sudah di perhatikan oleh Bupati Bojonegoro. Tapi, untuk OPD harus betul mempunyai komitmen untuk capaian itu. Contoh seperti Sekolah Dasar (SD) yang seharusnya dibangun gedung dan harus mempunyai data, tapi saat akan dibangun tidak punya data dan akhirnya tidak jadi dibangun.
"Karena kita tau, dunia pendidikan adalah ujung tombak di Bojonegoro dan juga di Indonesia. Saya harap, dalam rekomendasi itu kami tegaskan untuk SDM di dinas pendidikan harus bisa lebih profesional lagi," imbuhnya
Baca juga: Inflasi Mei Lebih Tinggi dari April, BPS Ungkap Penyumbang Terbesarnya
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang sudah melakukan evaluasi dan rekomendasi yang tadi disampaikan. "Itu semuanya sangat berharga untuk kami demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Saya akan menindaklanjuti terkait rekomendasi dari DPRD Bojonegoro," kata Anna Mu'awanah
Ia menambahkan, dari penyampaian tadi ada dua hal yang perlu di evaluasi. Yang pertama terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM itu tidak seperti membangun pasar ditahun yang sama akan terwujud, tidak seperti membangun gedung seperti tahun yang sama akan terwujud, IPM Bojonegoro semakin tahun semakin naik tajam.
"Memang kita belum naik di atas rata-rata. Karena ketertinggalannya sangat jauh, dan salah satu faktor adalah faktor pendidikan, misalnya kota kota besar, kota pendidikan itu IPMnya lebih baik, kenapa, karena indikator IPM itu di pendidikan, makanya kenapa pemkab punya beberapa program beasiswa, karena itu untuk meningkatkan IPM, dan makin tahun sangat siknifikan, kita tidak bicara ringking, kita bicara kenaikan Bojonegoro di tahun 2021 terbesar no 4 SE Jawa timur," lanjut Bupati
Kemudian lanjut Bupati, terkait mutasi ASN, ini sudah sesuai dengan regulasi dan juga mengunakan Timsel, bahkan indeks usia sekolah, penataan guru makin baik, jadi didalam LKPJ tidak seharusnya memuat pribadi pribadi orang yang mengeluh karena dimutasi, tentunya ada mutasi, promosi ada penempatan itu adalah kewenangan eksekutif dan pelaksanaan nya sudah di laksanakan mengunakan Timsel.
"Jadi kecuali, indeks pendidikan rendah itu masuk di pengawasan, tapi kalau mutasi kepala sekolah sudah kewenangan di eksekusi, mudah-mudahan di mengerti. Terimakasih banyak semua pihak yang telah melakukan dan mengevaluasi di 2021, ini demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Saya akan menindaklanjuti terkait rekomendasi dari DPRD Bojonegoro," pungkasnya. (bro)
Editor : M Nur Afifullah