KLIKJATIM.Com | Tuban - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kabupaten/kota di Jatim memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurutnya, itu bisa mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah.
"Keberadaan MPP ini sebagai bagian dari inovasi dan kreativitas daerah dalam memudahkan perizinan sesuai regulasi, serta kondusivitas wilayahnya yang selalu terjaga," ungkap Khofifah, Kamis (10/2/2022).
Keberadaan MPP, kata dia, bisa menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan, kecepatan dan transparansi dalam proses perizinan serta sejumlah layanan lainnya.
"Kasihan masyarakat kalau harus muter-muter untuk ngurus dokumen atau perizinan, belum lagi waktu dan ongkos transportnya. Kalau ada dalam satu gedung seperti ini kan tentu masyarakat akan sangat diuntungkan," tuturnya.
Sementara itu, mewakili Menpan RB Tjahyo Kumolo, Deputi Pelayan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa mengapresiasi dukungan dan komitmen yang diberikan Khofifah kepada seluruh kabupaten/kota di Jatim dalam hal pelayanan publik.
"Komitmen yang diwujudkan Forkopimda Tuban patut diapresiasi untuk menyajikan pelayanan proma bagi masyarakat. Terimakasih untuk Ibu Gubernur atas dukungan dan komitmen yang luar biasa. Kami berharap, ke depannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menghindari mall administrasi dalam pemberian pelayanan," katanya.
Untuk diketahui, MPP Tuban merupakan MPP ke-51 di Indonesia dan MPP ke-10 di Jatim, yang memiliki luas sekitar 4 hektar. Saat ini, total ada 55 layanan organisasi pemerintah daerah dan 64 organisasi vertikal lainnya dari 25 instansi di dalamnya.
Baca juga: Beri Pembekalan Calon Jamaah Haji, Sekdakab Sampang Ingatkan Jaga Kesehatan dan Nama Baik Bangsa
Dengan adanya MPP tersebut, masyarakat akan mudah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan mengandalkan teknologi di antaranya KTP, Akta Lahir, KIA maupun layanan dokumen kependudukan lainnya. (bro)
Editor : Redaksi