KLIKJATIM.Com | Surabaya - Berdasarkan survei Pengalaman Hidup Indonesia tahun 2016, perempuan dengan suami pengangguran beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan.
Sementara itu, data sistem informasi online kekerasan perempuan dan anak di Jatim, menyebut ada 668 kasus yang meliputi 340 kekerasan fisik, 272 kekerasan psikis, 80 kasus kekerasan seksual, 6 kasus eksploitasi, 12 kasus trafficking, 107 kasus penelantaran dan 509 kasus kekerasan lainnya.
Baca juga: Pulihkan Trauma Pascabencana, Puluhan Relawan Pegawai PLN Dampingi Warga Aceh
Oleh karena itu, Pemprov Jatim akan selalu menginisiasi dan mendukung program-program terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.
"Indeks pembangunan manusia bukan satu-satunya indeks kinerja utama kami, tapi juga indeks pembangunan gender. Jadi, indeks pembangunan gender merupakan main performance indicator untuk provinsi," ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Selasa (21/12/2021).
Baca juga: Tetap Melayani di Hari Libur, Masyarakat Serbu Kantor Pertanahan di Hari Pertama Nataru
Emil mengatakan, Jatim telah berusaha mewujudkan komitmen ini dengan memastikan bahwa holistik dan inklusif ada pada prinsip Nawa Bhakti Satya yang menjadi programnya bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Ia menambahkan, program-program itu merupakan suatu terobosan yang dipercayanya bisa mengangkat kualitas hidup perempuan dan anak. Dimana, sulit tercapat dengan banyaknya ketimpangan sosial berbasis gender di berbagai lini.
Baca juga: Distribusi MBG Sumenep Selama Libur Semester Dinilai Tak Merata, Koordinasi SPPG Jadi Sorotan
"Kalau bicara soal perempuan, setengah dari populasi kita adalah perempuan. Jadi, harusnya berbagai sektor juga merepresentasikan perempuan. Tapi biasanya representasi ini tidak proporsional," tuturnya.
"Ini bisa dilihat dari mereka yang duduk di dewan perwakilan. Terkadang juga tidak ada inovasi seperti perencanaan pembangunan desa yang khusus melibatkan perempuan atau perwakilan anak-anak, sehingga suara mereka tidak terdengar dalam merancang pembangunan program desa maupun kelurahan," pungkasnya.(mkr)
Editor : Redaksi