KLIKJATIM.Com | Jakarta - Per tanggal 15 Desember 2021, Perum Bulog sudah menyerap 17 ribu ton jagung produksi dalam negeri sesuai dengan penugasan dari pemerintah kepada Bulog dalam penyediaan pasokan dari produksi dalam negeri dan penyaluran jagung. Sehingga tugas publik pemerintah untuk menjaga senyum petani jagung pun bisa terealisasi.
[irp]
Baca juga: Apresiasi Loyalitas, MPM Honda Jatim Siapkan 6 Unit Honda PCX160 Khusus untuk Konsumen Banyuwangi
Adapun penyerapan jagung dalam negeri dilakukan Bulog melalui empat wilayah sentra produksi jagung di Indonesia. Yaitu di Provinsi Lampung sebanyak 860 ton, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6.694 ton, Provinsi Jawa Barat sebanyak 236 ton dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 9.215 ton.
"Dari target 30 ribu ton penyediaan dan penyaluran jagung, Bulog sudah menyepakati kontrak penyerapan jagung ini sebanyak 30.500 ton dan dari jumlah kontrak tersebut sudah masuk sebanyak 17.000 ton ke BULOG dan juga sudah langsung disalurkan kepada Peternak/Koperasi Peternak sebanyak 16,5 ribu ton," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal, Kamis (16/12/2021).
Baca juga: Sinkronisasi Pusat: Khofifah Pastikan WFH ASN Pemprov Jatim Berlanjut, Jadwal Geser ke Hari Jumat
Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk penyediaan pasokan jagung dan penyaluran jagung bersubsidi pada peternak melalui Koperasi Peternak Sasaran yang ditunjuk sesuai harga jual jagung kepada peternak yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Diharapkan tingginya harga jagung di petani ini mencerminkan kesejahteraan petani jagung.
"Namun di sisi lain berdampak kepada ribuan peternak mandiri yang kelimpungan dengan kenaikan harga pokok produksi. Untuk itu, Bulog mendapat penugasan penyediaan pasokan dan penyaluran jagung tersebut dengan selisih harganya akan dibiayai pemerintah sebagai subsidi ke peternak sasaran," ujar Awaludin.
Baca juga: Perkuat Pendidikan Vokasi, MPM Honda Jatim Kini Miliki 17 TUK Astra Honda Berstandar Industri
Selanjutnya, dalam menjaga harga untuk membuat petani tetap tersenyum dan menyiapkan bahan baku pada harga yang wajar bagi peternak adalah tugas publik pemerintah. Dan hal ini akan dilaksanakan secara tuntas oleh Perum Bulog. (*/nul)
Editor : Much Taufiqurachman Wahyudi