Baca juga: Bojonegoro Naik Kelas, Beras Premium Rojo Nogo Siap Tembus Pasar Nasional
[irp]
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengungkapkan, saat ini tak bisa dipungkiri lagi bahwa Jatim menjadi zona merah aliran radikal ekstrem. Karena itu, ia berharap soal terorisme ini harus direspon secara serius.
Pasalnya, kata Hikmah, sel-sel mereka bergerak cepat dan efektif dalam merekrut banyak anak muda, perempuan hingga keluarga. "Kami berharap soal terorisme ini tidak direspon dengan hangat-hangat tahi ayam," tegas Hikmah dikonfirmasi, Kamis (11/11/2021).
Dijelaskan Hikmah, masyarakat harus diajak serta untuk membangun Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini agar lebih waspada. Sekaligus lebih inklusif jika ada bekas terduga teroris dan keluarganya yang hendak berbaur dan insyaf.
"Community resilience ini membutuhkan dukungan penuh semua pihak. Agar yang intoleran dan radikal dapat kembali ke NKRI dengan baik," jelas Hikmah.
Baca juga: Menaker dan Seskab Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Peserta Naik Jadi 150 Ribu
Sementara itu, terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana meminta Bakesbangpol Jatim agar meningkatkan pengawasan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
"Bakesbangpol tolong cermati dan monitor hal ini. Tolong cermati gelagat perkembangan radikalisme dan terorisme karena ini merisaukan dan mengkhawatirkan kita semua," pinta Renny.
Sedangkan dalam hal membumikan Pancasila, lanjut dia, Bakesbangpol harus bersinergi dengan pemangku kepentingan yang lain, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan lainnya, termasuk dalam mencermati dinamika dan persoalan yang ada.
"Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kemudian fungsi Bakesbangpol dalam membumikan Pancasila ini termasuk untuk mendeteksi dini gelagat dinamika persoalan yang ada," pungkas Politisi PDIP tersebut.(mkr)
Baca juga: Polres Jember Klarifikasi Video Viral Anggota Diduga Nyabu, Sudah Demosi 2 Tahun
Editor : Redaksi