Tahun 2002, DAU Pemkab Tulungagung Kembali Dipotong

KLIKJATIM.Com I Tulungagung­­—Dalam Rancangan APBD tahun 2022 yang disampaikan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo kepada DPRD Tulungagung dalam sidang paripurna pada Selasa (26/10/2021) dinyatakan bahwa pendapatan daerah tahun bakal meningkat.

[irp]

Baca juga: Pecel Khas Jatim Tembus 7 Besar Salad Terbaik Dunia Versi TasteAtlas, Gubernur Khofifah: Bukti Kuliner Jatim Mendunia

Peningkatannya direncanakanmencapai 4,9%, dari pendapatan di tahun 2021 yang ada di angka Rp 2,3 Trilliun menjadi Rp 2,5 Trilliun. Kendati pendapatannya mengalami kenaikan namun Pemkab Tulungagung harus menghadapi kenyataan bahwa pendapatan dari sektor Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) mengalami pengurangan yang signifikan.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Tulungagung,Maryoto Birowo yang dikonfirmasi usai mengikuti sidang paripurna. Menurutnya pemotongan DAU yang dialami Pemkab Tulungagung terjadi sejak tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022, dengan prosentase pemotongan ada di kisaran 10%.

"Tahun kemarin kita juga dipotong, tahun depan juga sama ada pemotongan juga," jelas Bupati.

Pihaknya menyebut, pemotongan ini merupakan buntut dari adanya refokusing anggaran yang dilakukan pemerintah untuk penanganan Covid - 19 yang belum selesai.

Baca juga: Pabrik Gula GMM Belum Beroperasi, Bupati Apresiasi PT SGN yang Siap Selamatkan Tebu Petani Blora

"Karena refokusing untuk penanganan Covid-19 makanya ada pemotongan,"ucapnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala BPKAD Tulungagung, Bagus Kuncoro mengatakan nominal DAU yang dipotong sebesar Rp 35 millyard, angka tersebut dinilai cukup signifikan untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten Tulungagung.

"Besarannya Rp35 Milliard yang dipotong,itu cukup besar ya dan signifikan juga,"ucapnya.

Baca juga: Usung Gaya Retro, Puluhan Pecinta Honda Scoopy Ramaikan Ajang “Scoopy Your Mode, Your Ride” di Blitar

Selain itu pihaknya juga memastikan DID yang biasanya diterima oleh Pemkab Tulungagung, juga tidak akan diterima di tahun 2022 mendatang sebab salah satu syarat untuk bisa mendapatkan DID adalah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 5 tahun berturut turut.

"Karena aturannya untuk dapat DID itu harus WTP 5 kali berturut turut,"jelasnya.

Pihaknya berharap, imbas dari pengurangan dan pemotongan ini bisa diminimalkan sedini mungkin sehingga rencana yang telah di tetapkan bisa dilaksanakan dengan mengedepankan skala prioritas.(mkr)

Editor : Iman