KLIKJATIM.Com | Pasuruan—Ratusan massa yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi Anggaran Rakyat (Makar) melakukan aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, Selasa (26/10/2021).
[irp]
Baca juga: Sengkarut Kebakaran KM Mutiara Sentosa II: Polisi Temukan Data Manifes Tak Sinkron
Mereka mendesak, kejaksaan serius mengusut dan menyeret aktor intelektual kasus dugaan gratifikasi pada program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD setempat. Usai orasi di kantor korps Adhiyaksa, massa yang terdiri dari gabungan aktivis NGO kembali melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki menuju komplek perkantoran Raci.
"Kita minta penyidik Kejari membongkar aktor intelektual di kasus ini (Pokir Dewan) dan menyeret aktor intelektualnya," kata Lujeng Sudarto koordinator aksi saat menggelar demo di kantor Kejari Kabupaten Pasuruan.
Di kasus Pokir DPRD Kabupaten Pasuruan, menurutnya ada indikasi gratifikasi dengan melakukan penunjukan rekanan serta adanya rekomendasi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang berpotensi terjadinya penyimpangan. Penunjukan rekanan ini berkaitan dengan komitmen fee dan gratifikasi kepada anggota dewan.
Baca juga: Perluasan Areal Tebu Dimulai, SGN Perkuat Produksi Gula di Indonesia Timur
"Munculnya rekomendasi ini adanya kongkalikong antara OPD dengan anggota dewan. Untuk kami mendesak agar Kejari memanggil dan meriksa anggota DPRD serta OPD," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Anang Syaiful Wijaya menyatakan bahwa untuk menyusun program pembangunan sudah melalui mekanisme Musrenbang, Forum OPD dan Pokir anggota DPRD. Namun dalam pelaksanaannya, penunjukan proyek PL dari Pokir tidak boleh atas rekomendasi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.
"Tidak benarnya, adanya penunjukan rekanan oleh anggota DPRD untuk melaksanakan pekerjaan. Ini menjadi evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang," tandasnya.
Baca juga: Sah! P-APBD Sumenep 2026 Tembus Rp2,61 Triliun, Pemkab Pacu Pembangunan di Sisa Tahun
Unjukrasa ini merupakan akumulasi persoalan dugaan gratifikasi dari rekanan kepada anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Kasus dugaan korupsi ini telah masuk dalam proses penyelidikan di Kejari Kabupaten Pasuruan.
Dalam tuntutannya, Makar menuntut Bupati Pasuruan mencopot pejabat OPD yang terlibat dalam konspirasi pemufakatan jahat penunjukan rekanan rekomendasi anggota DPRD dan berpotensi terjadinya KKN.(mkr)
Editor : Redaksi