KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro mulai melakukan percepatan perluasan digitalisasi pajak daerah. Hal ini ditandai dengan peluncuran program Percepatan Perluasan Digitalisasi Pajak Daerah (P2DD) dan Pengundian Berhadiah untuk Wajib Pajak Panutan (PBB-P2) oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah di Ruang Angling Dharma Gedung lama Pemkab Bojonegoro, Kamis (21/10/2021).
[irp]
Baca juga: Pemkab Bojonegoro Dorong Masjid Ramah Anak, Takmir Diminta Jangan ‘Serengen’ kepada Bocah
Hadir dalam kesempatan itu di antaranya Kepala OPD Pemkab Bojonegoro, para Camat, Kepala Bank Jatim, BRI, dan BNI Cabang Bojonegoro.
Bupati Anna Mu'awanah menerangkan, sesuai penguatan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) bahwa program ini merupakan program jangka panjang. Karena pemerintah pusat mendorong dan menuangkan bahwa otonomi daerah perlu mendapat dukungan untuk semakin inovatif.
Sehingga Pemkab Bojonegoro melalui Bapenda, tentu akan menyisir potensi-potinsi yang dapat dilakukan esensitasi. "Upaya ini sekaligus memberikan kemandirian dan manajemen yang baik untuk daerah agar terus berpacu, yang didukung oleh para SDM ASN agar apa yang menjadi cita-cita negara dapat tercapai," imbuh Anna.
Baca juga: Remaja 18 Tahun Tenggelam di Bengawan Solo Bojonegoro, Tim SAR Gabungan Sisir Aliran Sungai
Dengan adanya program percepatan perluasan digitalisasi pajak daerah ke depan di tahun 2022, pemerintah akan menyiapkan dan memberikan layanan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). Bentuknya yaitu berupa E Aplikasi dalam mendukung P2DD, agar lebih mempermudahkan masyarakat dalam membayar pajak.
Kepala Bapenda Ibnu Soeyoeti menambahkan, program ini merupakan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan para stakeholder dengan visi yang sama. Yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi Masyarakat.
"Kita kerjasama dengan Bank Jatim Cabang Bojonegoro, BNI, BRI, Tokopedia, OVO, GoPay, PT. Pos Indonesia, Alfamart, dan Indomaret," katanya.
Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor pajak daerah. Maka, perlu adanya perluasan digitalisasi perpajakan daerah yang adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. (Adv/nul)
Editor : M Nur Afifullah