KLIKJATIM.Com | Surabaya - Sebanyak 5 kabupaten di Jatim menjadi pilot project program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan.
Baca juga: Terungkap Siswa Cuma Masuk Hari Jumat, Disdik dan DPRD Sampang Sepakat Tutup SDN Batuporo Timur 1
[irp]
Dalam arahannya, Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin menekankan upaya pemerintah untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024.
Menurutnya, penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.
"Namun, Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu maka penanganan kemiskinan ekstrem ini menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk menyelesaikannya," kata Wapres Maruf Amin, Selasa (28/9/2021).
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kemiskinan ekstrem Jatim tahun 2021 mencapai angka 4,4 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 1.746.990 jiwa. Jumlah ini 38,20 persen dari jumlah penduduk miskin Jatim.
"Di tengah pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat pedesaan relatif lebih tahan banting dibanding perkotaan. Masyarakat pedesaan lebih banyak bergerak di sektor agro atau pertanian, sedangkan masyarakat perkotaan bergantung di sektor perdagangan dan jasa," katanya.
Sementara untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim terutama pada 5 kabupaten prioritas tersebut, Pemprov Jatim memfokuskan pada 3 strategi program yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
“Upaya ini melibatkan berbagai OPD lintas sektor yang ada di Pemprov Jatim. Hal ini tentunya membutuhkan konvergensi pendanaan baik dari pusat, APBD provinsi, APBD kab/kota serta CSR,” katanya.
Baca juga: Gubernur Khofifah Resmikan PERMATA JATIM di Bendomungal Pasuruan
Tidak hanya itu, lanjut Khofifah, untuk program di TA 2022, Pemprov Jatim juga mengusulkan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim. Yakni melalui program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), program Bansos Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA).
Pemprov Jatim sendiri, tambah dia, telah memiliki best practice program yang selama ini telah berjalan. Seperti PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH. Nilai bantuannya sebesar Rp 2 juta per orang/tahun dan diberikan bertahap masing-masing tahap Rp. 500 ribu.
“Ada juga program Desa Berdaya dengan penerimanya yakni desa mandiri untuk pengembangan desa tematik. Juga program pengembangan BUMDesa untuk peningkatan kapasitas dan permodalan. BPUM untuk usaha mikro serta penguatan kemandirian dan kemajuan desa,” tandasnya. (rtn)
Editor : Redaksi