KLIKJATIM.Com | Surabaya--Banjir akibat luapan Kali Lamong yang terjadi di Kabupaten Gresik setiap tahun membuat geram DPRD Jatim. Beberapa kali dewan menagih janji terkait progres pembangunan Kali Lamong, namun Pemprov Jatim selalu 'mblenjani'.
Anggota DPRD Jatim Ahmad Firdaus mengatakan, beberapa kali dewan mempertanyakan terkait pembangunan Kali Lamong. Namun, setiap kali ditanya, pemprov selalu menjanjikan akan dibangun.
Baca juga: Perkuat Semangat Kebersamaan Iduladha, MPM Honda Jatim Salurkan Puluhan Hewan Kurban
"Setiap tahun selalu bilang ke kami dan masyarakat, akan melakukan pelebaran Kali Lamong dan pengerukan agar tak ada banjir. Tapi faktanya sampai saat ini tak kunjung terealisasi,” katanya saat ditemui di Surabaya, Rabu (8/1/2020).
[irp]
Menurut Firdaus, pemprov pernah berjanji bakal menertibkan sejumlah bangunan di sepanjang bantaran Kali Lamong. Setelah itu baru dilakukan pelebaran dan pengerukan sungai.
"Faktanya sampai saat ini belum ada realisasi," ungkapnya.
Baca juga: Jelang Iduladha, Khofifah Sidak Pasar Bojonegoro: Harga Bawang Merah Tembus Rp45 Ribu per Kilogram
Terpisah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memimpin rapat tanggap bencana di ruang VVIP Bandara Juanda, Surabaya mengatakan, solusi penanganan banjir bisa dilakukan dengan memasang biopori pada masing-masing rumah. Dengan membuat lubang resapan biopori, dapat membantu air untuk segera masuk ke dalam tanah.
“Seluruh yang mengurus IMB diharapkan memasang biopori sesuai dengan proporsional lahan rumah. Sebab, setiap rumah seharusnya memiliki biopori,” katanya.
[irp]
Baca juga: Keren! Kemiskinan Ekstrem Jawa Timur Tersisa 0,29 Persen, Jauh di Bawah Rata-Rata Nasional
Selain itu, mantan Menteri Sosial itu juga menegaskan perlunya ada pengawasan dan ketegasan terhadap penambangan pasir ilegal atau liar. Sebab penambangan pasir ilegal itu berdampak pada lingkungan sekitar. Dicontohkan, pengambilan pasir di Plumbang sangat dekat dengan tanggul yang jebol.
“Semua yang terkait, saya minta ada keseriusan dari seluruh OPD Pemprov Jatim dan Instansi dari KemenPUPR. Untuk keamanan perlu dipasang tanda dilarang mengambil pasir,” katanya. (tri/mkr)
Editor : Redaksi