KLIKJATIM.Com | Ponorogo – Pandemi Covid-19 memukul semua sektor. Bahkan dalam menanggulangi semua itu, pemerintah pun ikut melakukan kebijakan anggaran dengan cara merefocusing sejumlah dana untuk penanganan Covid-19. Termasuk di antaranya pada plot anggaran program padat karya.
[irp]
Namun bagi Anggota Komisi V DPR RI, Sri Wahyuni tampaknya tidak setuju dengan kebijakan refocusing untuk program padat karya dalam rancangan anggaran Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Dia pun meminta pada program padat karya tersebut tidak sampai dikurangi.
"Program-program yang ada di PUPR saya rasa itu bisa mengatasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, terutama untuk BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), irigasi dan lainnya," ujar Sri Wahyuni dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/6/2031).
Legislator NasDem itu menegaskan, perlu waktu yang lama untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia. Apalagi kuotanya seperti yang sudah dilaksanakan antara 1.500-2.000 rumah setiap tahun.
"Di dapil (daerah pemilihan) saya, khususnya di Ponorogo saja masih 38 ribu rumah tidak layak huni. Lima kabupaten se-dapil sudah hampir 200 ribu rumah. Sedangkan seluruh Indonesia jutaan rumah yang masih harus diperbaiki," beber wakil rakyat dari dapil Jawa Timur V (Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi dan Magetan).
Sri Wahyuni juga memahami alasan terkait banyaknya anggaran yang dialihkan, yaitu karena terjadi pandemi Covid-19. Namun, dia hanya meminta untuk tidak mengalihkan anggaran program yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
"Untuk padat karya jangan direfocusing Pak Menteri. Itu sangat dirasakan masyarakat," imbuhnya.
Dia malah berharap untuk anggaran program padat karya yang menyentuh masyarakat langsung agar ditambah. Jadi bukan dikurangi. (nul)
Editor : Fauzy Ahmad