KLIKJATIM.Com | Sidoarjo - Angka kemiskinan dan keluarga tidak mampu di Sidoarjo masih cukup tinggi. Jumlahnya saat ini mencapai kurang lebih 4 ribu orang yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
[irp]
Dengan mengacu Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), sehingga perlu melakukan identifikasi terhadap keluhan dan kebutuhan fakir miskin. Selain itu, juga melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
Untuk memenuhi unsur-unsur itu, maka Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan penguatan dan pembekalan kepada 117 tenaga pelaksana terpilih dari 1.610 pendaftar pada Senin (22/2/2021) kemarin. Semua ini dilakukan karena tingginya inclusion error dan exclusion error atau terkait masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan justru menerima, serta mendorong tugas tenaga pelaksana (SLRT, red) agar berkoordinasi dengan pihak desa maupun kelurahan.
Nantinya supervisor ini juga akan ditempatkan di tingkat kecamatan yang berkoordinasi dengan kasi kesos dan technical assistant untuk tingkat kabupaten. "Harapan kita dengan mengerahkan tenaga pelaksana SLRT ini nanti, akurasi pendataan akan lebih valid. Karena sangat penting untuk perencanaan pembangunan," jelas Kadinsos Sidoarjo, Dr. Tirto Adi.
Peran tenaga pelaksana SLRT dalam koordinasi dengan Potensi desa (Potdes) dan Potensi Kelurahan (Potkel) antara lainnya untuk mengupdate data terbaru. Selain itu di tingkat desa akan didorong membentuk pusat kesejahteraan sosial (Puskesos).
"Misalnya masuk ke ruangan kepala desa, ada data 2021 tapi itu masih data 2015. Artinya tidak diupdate. Selama ini jumlah Puskesos di Sidoarjo masih sedikit, hadirnya tenaga pelaksana SLRT nanti mendorong desa dan kelurahan untuk membentuk puskesos itu," tambahnya.
Sementara itu Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono mengapresiasi semua upaya ini sebagai bentuk Quick Respon dalam menanggapi kebijakan program pemerintah pusat. Karena di masa pandemi Covid-19 diakui banyak terjadi permasalahan sosial. Antara lain tingginya angka pengangguran, dan terjadinya kontraksi dalam pertumbuhan perekonomian yang mencapai minus 2 dan sebagainya.
Sedangkan kementerian sosial dalam meminta intervensi bantuan selalu meminta data yang valid. "Jadi supaya valid dan adanya pelayanan yang cepat, hari ini saya dan Pak Kadis telah menetapkan kawan-kawan yang menangani pendataan," ujarnya.
Jika program verifikasi data ini dapat dituntaskan, maka program lainnya dinilai akan tepat sasaran. Yaitu mulai dari program bantuan sosial (Bansos) milik pemerintah pusat, sampai ke tingkat kabupaten/kota.
Pj Bupati berharap, dengan validnya data ini bisa disampaikan kepada pemerintah dan bupati selanjutnya untuk dijadikan prioritas. "Mudah-mudahan dengan kevalidan data ini, kami bisa menyampaikan evaluasi program, serta memberikan intervensi program pada bupati selanjutnya, kepada Kementerian maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mungkin inilah yang harus ditangani prioritas," tukasnya. (nul)
Editor : Catur Rini