KLIKJATIM.Com | Bangkalan - Mathur Husyairi Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur menanggapi permasalahan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifah Ambami kabupaten Bangkalan.
[irp]
Baca juga: Pilkades Serentak 2021, Pengguna Hak Pilih Wajib Prokes
Mathur sangat menyayangkan kasus yang terjadi di RSUD Bangkalan, pasalnya dari sekian yang disikapi oleh Pemuda Madura Bersatu (PMB) itu, semuanya bermuara terhadap pelayanan medis atau non medis.
Seharusnya pemerintah itu melalui leading sektor baik itu dinas sosial (Dinsos), dinas kesehatan (Dinkes) ataupun rumah sakit sendiri harus lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana mengakses pengobatan gratis bagi mereka yang tidak mampu.
Menurutnya, sebenarnya ini yang harus ditekankan. Kenapa kasus ini terjadi? Karena masyarakat yang berpendidikan minim akan selalu menemukan kendala. Karakter masyarakat desa itu ketika mereka tidak memiliki akses, maka mereka akan merasa malu untuk meminta bantuan. “Akhirnya mereka harus pinjam uang kanan kiri ke keluarga, ke teman, ke tetangga hanya untuk biaya pengobatan,”ujarnya Kamis (12/11/2020).
Menurut mantan aktivis Jaka Jatim itu, seharusnya pemerintah fokus terhadap persoalan pembenahan di RSUD Bangkalan. Bagaimana ketika pasien datang ke rumah sakit apapun statusnya dan bagaimanapun kondisinya harus menyambut mereka dengan sepenuh hati. Karena pasien datang sebagai tamu untuk berobat maka harus diarahkan dengan baik ke tempat pendaftaran pasien. jika kritis maka langsung ke UGD kemudian administrasinya diurus belakangan.
“Komunikasi sejak awal itu yang penting. Dan saya yakin itu pernah dilakukan, saya meyakini itu dilakukan oleh pegawai yang saat itu piket,”ungkapnya.
Baca juga: Terbaru, Magic Lightening Premium Diamond 1 Glowing Bisa Atasi Masalah Jerawat Wajah
Menurut legislator dari Dapil Madura itu, ada keterlambatan pihak rumah sakit dalam menyikapi permasalahan yang sempat dibawa oleh PMB pada (23/10/2020). Ada masalah dalam upaya membantu masyarakat mengakses Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin (biakesmaskin) sehingga kasus ini mencuat dan semua orang prihatin karena ada janazah yang dibawa dengan sepeda motor.
Menurut politisi PBB itu, seharusnya pihak RSUD Bangkalan segera menyikapinya tidak membiarkan berlarut-larut. Seharusnya mereka mengkoordinasikan setelah informasinya itu disampaikan PMB. Kemudian cari tahu pasien tersebut dengan cara mendatangi korlap aksi atau kepala desanya. Karena tidak ada respon yang segera, sehingga pada tanggal (06/11/2020) pihak PMB untuk turun jalan lagi.
“Ini sebuah keteledoran dan keterlambatan respon. Sampai pada 6 November 2020 karena merasa tidak ada respon teman-teman akhirnya turun kembali," kritik Mathur.
Baca juga: Petani Lamongan Kini Tenang Terapkan Pengendalian Hama Terpadu
Mathur juga mengapresiasi korlap aksi yang melaporkan pihak rumah sakit terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pusat, tapi menurutnya itu terlalu dini karena PMB memiliki agenda diskusi atau klarifikasi publik terkait kasus yang mereka kawal. Tapi sebelum mereka mendengarkan klarifikasi dari tim dokter mereka sudah melakukan pelaporan. Itu merupakan bagian mencari kebenaran dari dunia medis. Karena jika dibiarkan akan menjadi liar kemudian pihak rumah sakit dan dokter yang menangani akan menjadi bulan-bulanan.
Ketika kasus ini dilaporkan semua akan dinilai oleh tim medis atau IDI pusat. Dan jika tidak bisa dibuktikan tinggal mereka yang merasa dirugikan dengan pelaporan tersebut ingin mengambil langkah apa.
"Orang melaporkan hak yang melekat sebagai warga negara. Kalau sudah dilaporkan kemudian tidak terbukti, sekarang tinggal kebesaran hati dokter yang dilaporkan, mau membiarkan itu berlalu atau melaporkan balik itupun sama-sama punya hak,”tandasnya. (mkr)
Editor : Suryadi Arfa