KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Sebanyak 1.430 Aparatur Sipil Negara (ASN) baru resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada Selasa (30/9/2025).
Penyerahan SK dilakukan di Alun-alun Bojonegoro oleh Bupati Setyo Wahono, didampingi perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya.
ASN yang dilantik ini terdiri dari CPNS lulusan IPDN, hasil optimalisasi CPNS 2024, 1.378 PPPK Tahap II, serta 48 tenaga non-ASN yang kini resmi berstatus aparatur pemerintah.
Baca Juga : Resmi Miliki Perda PUG, Bojonegoro Dorong Perempuan Jadi Motor Penggerak Pembangunan
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa pengangkatan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan titik awal pengabdian kepada masyarakat.
“SK ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal pengabdian. Kinerja, disiplin, dan sikap adalah tolok ukur utama. Jika tidak menunjukkan performa yang baik, kontrak bisa dihentikan,” tegas Bupati di hadapan ribuan ASN baru, Rabu (1/10/2025).
Bupati Setyo Wahono berpesan agar momentum ini menjadi penyemangat baru untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Bojonegoro.
Baca Juga : Dana Transfer Pusat 2026 Dipangkas Rp1,3 Triliun, Pemkab Bojonegoro Tak Gentar!
Kepala BKPP Bojonegoro, Hari Kristianto, menjelaskan bahwa dari total 4.001 formasi PPPK tahun 2024, sebanyak 2.494 formasi terisi pada tahap I dan 1.378 formasi terisi pada tahap II.
“Dengan penyerahan SK ini, status para ASN baru semakin jelas sehingga dapat segera melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing,” ungkap Hari.
Senada, Plt Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Basuki Ari Wicaksono, mengingatkan ASN baru agar tidak menurunkan semangat setelah diangkat. Ia menegaskan, pengangkatan ASN, khususnya PPPK, merupakan bagian dari penyelesaian tenaga honorer secara nasional.
Baca Juga : Hadirkan Solusi Kekeringan, BPJS Ketenagakerjaan Resmikan IPAH di Dua Desa Bojonegoro
ASN baru di Bojonegoro diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, untuk kemajuan daerah. (yud)
