KLIKJATIM.Com I Surabaya - Kinerja Dinas Kesehatan Jatim kembali menjadi sorotan legislator. Masih soal gizi buruk, namun kali ini soal anggaran penanganannya yang dinilai tak realitis. “Saya melihat pihak Dinkes dalam menyusun anggaran penanganan gizi buruk terkesan ngawur. Serapan anggarannya rendah lalu bisa menyusun anggaran untuk penanganan gizi buruk tentunya atas dasar apa mereka menyusun. Ini jelas sekali mereka ngawur,”ungkap anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi di Surabaya, Senin (3/9).
[irp]Pihak legislatif menyoroti dinas yang dipimpin dr. Kohar Hari Santoso dituding tak transparan dalam pengungkapan data. Serta penggunaan anggaran untuk penanganan gizi buruk di Jatim. Politisi asal partai PBB ini mengatakan Seharusnya sebelum menyusun anggaran, Dinas Kesehatan Jatim mengevaluasi program yang dijalankan.
[irp]
"Ada evaluasi dan monitoring program yang dijalankan sebelumnya,”imbuh pria asal Madura ini.Mathur meminta transparansi penggunaan anggaran dalam penanganan gizi buruk di Jatim. Harus ada pertanggungjawaban anggaran dari dinas kesehatan dalam penanganan gizi buruk di Jatim. "Ada dananya untuk penanganannya tapi data gizi buruk masih tinggi. Di era digital saat ini data harus konek data Propinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan gizi buruk di Jatim,”tandasnya. (Tryk/rtn)
Editor : Wahyudi
