KLIKJATIM.Com | Sumenep – Lonjakan angka pengangguran terdidik di Kabupaten Sumenep, Madura, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan catatan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat, hingga akhir 2024 terdapat 75.390 lulusan perguruan tinggi yang belum terserap pasar kerja.
Kepala Disnaker Sumenep, Heru Santoso, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep dan menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
“Data ini kami ambil dari BPS, karena mereka melakukan survei secara menyeluruh. Survei itu kan berbasis sampel, jadi tidak bisa mendetail per individu,” terang Heru, Kamis (23/10).
Jika melihat data lima tahun terakhir, jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi di Sumenep mengalami tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada 2020 jumlahnya tercatat 36.427 orang, naik menjadi 42.084 orang pada 2021. Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 51.875 orang, sempat menurun ke 43.838 orang pada 2023, dan akhirnya melonjak tajam pada 2024.
Heru mengungkapkan, angka pengangguran dari kalangan sarjana jauh lebih besar dibandingkan lulusan diploma dan SMK. Berdasarkan data 2024, terdapat 10.116 lulusan diploma dan 17.419 lulusan SMK yang juga belum memiliki pekerjaan tetap.
“Kami tidak bisa menghitung secara langsung karena itu domainnya BPS, tapi yang jelas tren pengangguran ini naik cukup signifikan,” ujarnya.
Meski demikian, Disnaker Sumenep tidak tinggal diam. Berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi terus digelar untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal. Menurut Heru, pelatihan dibagi menjadi dua jenis utama, yakni berbasis kebutuhan industri dan pelatihan kemandirian usaha.
“Yang pertama, pelatihan yang diarahkan pada permintaan perusahaan seperti pelatihan satpam dan magang di hotel. Kami sudah pernah menyelenggarakan dua-duanya,” ungkapnya.
Sementara pelatihan kemandirian usaha diarahkan untuk mendorong peserta membuka lapangan kerja baru. Disnaker ingin agar peserta pelatihan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja bagi orang lain.
“Kami ingin peserta pelatihan ini bukan hanya bisa kerja, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan. Bahkan bisa melibatkan keluarga,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, Disnaker kerap menggandeng pihak swasta sebagai mitra penyelenggara. Dinas berperan sebagai fasilitator yang menyiapkan konsumsi, instruktur, serta sarana pelatihan.
“Biasanya kami kerja sama dengan pihak swasta. Kalau mereka punya instruktur yang kompeten, kami gandeng supaya hasilnya lebih maksimal,” jelas Heru.
Selain fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja, Disnaker juga menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan di lapangan. Aduan yang sering diterima meliputi pembayaran THR yang tertunda, pesangon yang belum dibayar, hingga penahanan ijazah oleh perusahaan.
“Pernah ada laporan dari pekerja asal Sumenep yang ijazahnya ditahan di perusahaan luar daerah. Kami bantu mediasi dengan pihak perusahaan dan pemerintah setempat sampai selesai,” kata Heru.
Namun, Heru menegaskan bahwa seluruh penanganan kasus ketenagakerjaan bersifat delik aduan. Artinya, tindakan baru dapat diambil jika ada laporan resmi dari masyarakat.
“Kalau tidak ada laporan, kami tidak bisa menindaklanjuti. Semua berdasarkan pengaduan,” tegasnya.
Dengan terus meningkatnya jumlah pengangguran berpendidikan tinggi, Disnaker Sumenep kini mengubah fokus strategi dari sekadar mencari pekerjaan menjadi menumbuhkan kemandirian ekonomi melalui pelatihan berbasis keterampilan praktis dan kewirausahaan. (qom)
Editor : Hendra