KLIKJATIM.Com | Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paranwangsa meminta seluruh bupati dan wali kota di Jatim untuk tidak menahan anggaran belanja APBD masing-masing. Pemkab dan Pemkot diharapkan mempercepat penyerapan anggaran untuk memulihkan ekonomi di Jawa Timur.
[irp]
Baca juga: Pemprov Jawa Timur Borong Tiga Penghargaan UB Halal Metric Award 2026, Gubernur Khofifah
Hal itu disampaikan Khofifah Indar Parawangsa saat memimpin Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2020 Pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dalam rakor tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong bupati dan wali kota tak lagi menahan anggaran belanja APBD guna memaksimalkan pemulihan ekonomi Jawa Timur.
“Pada situasi sekarang kita harus bisa memaksimalkan realisasi anggaran, utamanya untuk mendorong sektor UMKM di lingkungan kabupaten/kota di mana bupati/wali kota menjadi komandannya. Tapi gas dan rem harus benar-benar diatur agar kedua upaya ini bisa berjalan beriringan,” kata Gubernur Khofifah dalam rilisnya yang diterima Klikjatim.com.
Dalam rakor ini hadir bupati/wali kota se-Jatim, serta sekda dan inspektorat kabupaten/kota. Selain itu, turut hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim, Kajati Jatim, Kasdam V/ Brawijaya, Wakapolda Jatim, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Jatim, Kepala BPKP, dan Sekdaprov Jatim.
Khofifah menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yaitu mendorong sektor UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan. Ini penting, karena sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Jatim.
Untuk itu, Khofifah meminta kepada bupati/wali kota se-Jatim untuk memaksimalkan realisasi anggaran guna mendorong UMKM agar bisa tetap survive dan dapat menggerakkan roda ekonomi di tengah krisis ekonomi agar bisa terungkit.
“Kepada para bupati/wali kota kami minta supaya bisa terbangun sinergitas. Apalagi, sesuai arahan Bapak Presiden harus diperhatikan kapan gas dan rem dijalankan. Perlindungan kesehatan masyarakat tetap diprioritaskan, sementara pergerakan ekonomi sudah harus digerakkan. Keseimbangan antara pengendalian Covid dan pemulihan harus di dalam keberseiringan,” tandasnya.
Baca juga: Gubernur Khofifah Luncurkan 40 Sekolah Berintegritas
[irp]
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Pahala Nainggolan mengapresiasi realisasi PAD Provinsi Jatim meningkat di atas 50 persen. “Kalau boleh saya belajar untuk dibagikan ke daerah lain. Kalau boleh dibagikan tipsnya bagaimana penerimaannya bisa hampir 50 persen, tetapi untuk PAD bisa 68 persen. Rata-rata PAD lain 40 persen saja sudah susah sekarang, apalagi industrinya wisata,” ujarnya.
Pasalnya, dalam forum tersebut Gubernur Khofifah menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Jatim per semester I Tahun Anggaran 2020.
Realisasi pendapatan Pemprov Jatim di tahun anggaran 2020 hingga semester I / 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai Rp. 13.607.207.898.986,69 atau 49,94 persen dari target pendapatan Rp. 27.249.585.125.210.
Baca juga: Wagub Emil Optimis Nasabah Bank Jatim Meningkat dari 1 Juta Ditargetkan 2 Juta Pengguna
Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp. 9.286.912.187.482,92 (68,67 persen), Dana Perimbangan Rp. 4.276.650.954.838,77 (31,54 persen), serta lain-lain pendapatan Rp. 43.644.756.665 (26,25 persen).
Sedangkan realisasi belanja semester I tahun anggaran 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 36,41 persen senilai Rp. 10.710.843.062.040,13 dari total target 29.417.497.514.834.Terdiri dari belanja langsung mencapai Rp. 7.790.439.473.539,20 atau 38,20 persen dan belanja tidak langsung mencapai Rp. 2.609.596.107.135,41 atau 28,92 persen.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 14 Juli 2020 BPKAD Provinsi Jatim, anggaran pendapatan kabupaten/kota se-Jatim Rp. 87,03 triliun dengan realisasi mencapai Rp. 42,159 triliun. Sedangkan alokasi anggaran belanja kabupaten/kota se-Jatim mencapai Rp. 98,198 triliun dengan realisasi belanja kabupaten/ kota se-Jatim sebesar Rp. 35,136 triliun.
Senada dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi A Johansyah mengapresiasi UMKM Jatim termasuk pengrajin batik. Sekarang mereka ikut menghasilkan produk masker dari batik.“Kita mengapresiasi UMKM Batik Jatim. Luar biasa mereka,” pungkasya. (hen)
Editor : Redaksi