KLIKJATIM.Com | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi merinci 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu instrumen penting dalam penghitungan upah minimum tahun 2027.
Ratusan item kebutuhan tersebut diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama pengeluaran, yakni makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lain-lain, serta perumahan atau tempat tinggal.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan, kelompok makanan mendominasi komposisi dengan total 177 item. Sementara itu, kelompok kebutuhan pokok lain-lain mencakup 54 item, kelompok kesehatan dan pendidikan sebanyak 22 item, serta kelompok perumahan atau tempat tinggal terdiri atas 15 item.
"Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja," kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11).
Kerangka penghitungan KHL tersebut disusun dengan mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 bertajuk Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi riil di Indonesia.
Dalam praktiknya, perumusan angka KHL untuk upah minimum 2027 baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan secara kolaboratif oleh Kemnaker bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).Pada mekanisme pengupahan, KHL berfungsi sebagai salah satu rujukan utama Dewan Pengupahan dalam menentukan nilai indeks tertentu.
Penetapan indeks tersebut dilakukan dengan menimbang keseimbangan kepentingan antara pekerja/buruh dan dunia usaha, rasio perbandingan upah minimum terhadap nilai KHL, serta berbagai faktor relevan lainnya sesuai dinamika ketenagakerjaan setempat.Adapun formula penghitungan upah minimum 2027 mengombinasikan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu.
Merujuk Pasal 139 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, rentang indeks tertentu ditetapkan berada pada kisaran 0,5 hingga 1.Menaker Yassierli menekankan bahwa parameter KHL tidak berdiri sendiri, melainkan harus disandingkan dengan kondisi makroekonomi serta situasi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
"Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha," ujar Yassierli.
Baca juga: Jaga Kelancaran Pasokan BBM di 223 Titik Distribusi, Pertamina Perkuat Keandalan Fuel Terminal Tuban
Sesuai jadwal regulasi penetapan upah minimum 2027, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat pada 21 November 2026 dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) maksimal lima hari setelahnya. Selain itu, gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat pada 25 November 2026 serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat lima hari pascapenetapan UMK.
Seluruh ketentuan upah minimum tersebut akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.Lebih lanjut, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan secara tegas melarang pengusaha membayar upah di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 140 ayat (5).
Berdasarkan Pasal 288 beleid yang sama, pengusaha yang terbukti melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp 200 juta, sedangkan bagi korporasi dapat dijatuhi pidana denda mulai Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar.
Editor : Fatih