APBD Jatim Terus Menyusut, Musyafak Pastikan Pendidikan hingga Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas

Reporter : Muhammad Nurkholis
Ketua DPRD Jatim M Musyafak Rouf (Humas Setwan Jatim)

KLIKJATIM.Com | Surabaya  -Keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun anggaran pembangunan. Ketua DPRD Jatim M Musyafak Rouf mengakui, nilai APBD Jatim terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Memang sudah tiga tahun berjalan, 2025, 2026, 2027, kita turun terus. Karena ada skema efisiensi sekaligus pengurangan transfer pusat ke daerah, dengan berbagai argumentasi yang sudah disampaikan pada waktu pembahasan,” jelas Musyafak, Senin (16/11).

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan alokasi anggaran. Menurut Musyafak, program yang belum masuk kategori prioritas dapat ditunda terlebih dahulu. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama.

“Termasuk juga program-program yang tidak menjadi skala prioritas itu ditunda dulu. Sekarang yang prioritas mengatasi bagaimana persoalan-persoalan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Jatim memastikan akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp27,63 triliun. Pengawasan terutama diarahkan pada realisasi program di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Musyafak menegaskan, fungsi pengawasan legislatif tidak hanya dilakukan melalui evaluasi penyerapan anggaran secara bulanan atau triwulanan maupun pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). DPRD juga akan merespons setiap aspirasi dan laporan masyarakat terkait program pemerintah yang belum berjalan optimal.

“Pengawasan itu tidak serta-merta bahwa DPR menunggu bulanan atau triwulanan. Setiap saat ketika ada masukan dari berbagai aspirasi atau ada masukan dari masyarakat terkait dengan hal-hal yang harus direspons oleh pemerintah daerah,” ungkap politikus PKB tersebut.

Dia mencontohkan, DPRD akan memberikan perhatian apabila anggaran pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang telah dialokasikan dalam APBD belum direalisasikan sesuai perencanaan.

“Misalkan dana pendidikan kok enggak mudun-mudun (turun-turun), atau dana terkait dengan kesehatan maupun infrastruktur. Ini seharusnya kan sudah realisasi, tapi kenapa kok tidak? Nah, itu bentuk daripada pengawasan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Musyafak menjelaskan, APBD Jatim 2027 telah disahkan melalui rapat paripurna DPRD Jatim pada Rabu (11/11). Namun, dokumen anggaran tersebut belum dapat langsung digunakan karena masih harus melalui tahapan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Apabila terdapat catatan atau rekomendasi dari Kemendagri, DPRD bersama Pemprov Jatim akan melakukan penyesuaian terhadap dokumen anggaran tersebut sebelum pelaksanaannya.

Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, Musyafak berharap setiap alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. "Karena itu, ketepatan perencanaan dan percepatan realisasi belanja menjadi hal penting agar pembangunan di Jawa Timur tetap berjalan optimal," pungkasnya. 

Editor : Wahyudi

Lowongan & Karir
Berita Populer
Berita Terbaru