KLIKJATIM.Com | Jakarta -Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil menyita aset senilai Rp28.010.228.458 yang tersimpan dalam 322 rekening perbankan. Ratusan rekening tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari aktivitas perjudian online (judol).
Pengungkapan perkara ini berawal dari patroli siber yang dilakukan kepolisian terhadap sebuah situs perjudian online berinisial A. Dalam perkembangannya, penyidik kini memprioritaskan penelusuran terhadap pemilik manfaat (beneficial owner) yang diduga berada di balik pengelolaan dan aliran dana hasil perjudian tersebut.
Baca juga: Polres Gresik Bongkar Sindikat Judi Online, Tiga Admin Ditangkap dengan Omzet Rp2 Miliar Sebulan
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, mengatakan penyidikan resmi dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026. Proses tersebut diawali dengan koordinasi antara penyidik dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Saat ini penyidik masih terus mencari barang bukti untuk melakukan penetapan tersangka, dalam hal ini adalah beneficial owner atau pemilik manfaat dari hasil judi online ini terhadap pemilik uang dan pada rekening-rekening tersebut," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dari hasil penyelidikan, sindikat tersebut diketahui menjalankan operasional situs perjudian online menggunakan server yang ditempatkan di Finlandia dan Amerika Serikat. Strategi ini diduga dilakukan untuk mempersulit pelacakan oleh aparat penegak hukum.
Dalam menjalankan aktivitasnya, jaringan tersebut juga menggunakan berbagai metode transaksi keuangan, mulai dari Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), virtual account, transfer perbankan, uang elektronik (e-money), hingga transfer pulsa.
Pihak kepolisian turut berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk memasukkan situs terkait ke dalam daftar pemblokiran melalui basis data Trust Positif. Meski demikian, praktik perjudian online masih dapat diakses melalui sejumlah cara, termasuk penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN) dan pergantian identitas atau domain situs.
Baca juga: Bareskrim Bongkar Dugaan Penyalahgunaan LPG Subsidi di Sidoarjo, 1.820 Tabung Disita
Suhasto menjelaskan, rekening-rekening yang tidak mendapatkan konfirmasi dari pemiliknya, termasuk rekening berstatus dormant maupun nominee, akan diproses untuk penyitaan. Selanjutnya, dana tersebut akan ditempatkan dalam rekening penampungan Bareskrim dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013.
Di sisi lain, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay, mengungkapkan bahwa jaringan perjudian online tersebut memperoleh ratusan rekening penampung deposit dengan cara membeli identitas masyarakat Indonesia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pemilik rekening awal diduga hanya menerima sejumlah uang sebagai imbalan setelah diminta membuka rekening perbankan. Setelah itu, rekening tersebut diambil alih dan dimanfaatkan oleh jaringan pelaku untuk menampung dana transaksi perjudian online.
"Orang Indonesia diminta untuk membuat rekening, kemudian dibayar beragam Rp150.000 sampai Rp250.000. Kemudian inilah yang digunakan untuk menampung dana-dana tadi," kata Alfret.
Baca juga: Cegah Judol, Polres Situbondo Bagikan Brosur Edukasi Bahaya Judi
Atas dugaan tindak pidana tersebut, para pelaku terancam dijerat sejumlah ketentuan pidana berlapis, yakni Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c, serta Pasal 426 dan Pasal 427 juncto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.
Rangkaian pasal tersebut memuat ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar
Editor : Wahyudi