KLIKJATIM.Com | Gresik – Kabupaten Gresik menjadi salah satu lokasi Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2026 yang digelar Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Rabu (23/9/2026).
Sebanyak 15 peserta mengikuti kegiatan bertema “Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mewujudkan Perlindungan Keamanan Data Pribadi”. Dalam visitasi tersebut, peserta mempelajari secara langsung penerapan digitalisasi pelayanan sekaligus tata kelola dan perlindungan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Baca juga: 180-an Pasien Cuci Darah di RS Petrokimia Gresik Harus Beralih, BPJS Siapkan Rumah Sakit Pengganti
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman mengatakan, perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam proses transformasi digital pemerintahan.
Menurutnya, keamanan data tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan aparat penegak hukum, dunia usaha hingga masyarakat dalam menjaga keamanan dan pemanfaatan data.
“Data publik yang aman dan terpercaya membutuhkan keterpaduan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Washil saat menerima rombongan VKN di Gresik.
Pemkab Gresik sendiri telah mengembangkan Integrated Operating Platform (IOP) sebagai data warehouse untuk mengintegrasikan data dari sejumlah perangkat daerah.
Melalui sistem tersebut, data dapat dimanfaatkan lintas perangkat daerah sesuai kebutuhan dan kewenangan. Namun, akses terhadap data pribadi tetap dibatasi berdasarkan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengamanan data juga diperkuat dengan penerapan standar keamanan informasi ISO 27001. Sistem tersebut digunakan untuk memastikan pemanfaatan data dalam pelayanan pemerintahan tetap memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.
Salah satu penerapannya dilakukan melalui integrasi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Pengadilan Agama.
Setelah adanya putusan perceraian, pembaruan data kependudukan dapat dilakukan lebih cepat, termasuk proses pemisahan KTP dan kartu keluarga.
Baca juga: Belanja Infrastruktur Belum Capai 40 Persen, Fraksi Gerindra Beri Catatan Ranperda P-APBD Gresik
Disdukcapil juga menjalankan pelayanan jemput bola, termasuk ke wilayah kepulauan Bawean. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga akurasi dan kemutakhiran data masyarakat, termasuk warga Gresik yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di sejumlah negara.
Sementara pada sektor investasi dan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik telah menggunakan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Data perizinan yang terintegrasi dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah terkait sesuai kewenangan. Informasi mengenai investasi dan pembangunan, termasuk site plan dan block plan, juga dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan pembangunan daerah.
“Data tidak hanya berhenti di satu perangkat daerah, tetapi dapat dimanfaatkan lintas sektor sesuai kebutuhan dan kewenangan,” kata Washil.
Sementara itu, Ketua Rombongan VKN PKN Tingkat II Angkatan XXIX, Rachmat mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran peserta untuk melihat langsung penerapan kepemimpinan, inovasi dan tata kelola pemerintahan di daerah.
Disdukcapil Gresik menjadi salah satu perangkat daerah yang dipelajari karena dinilai memiliki pengalaman dalam mengembangkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan berbagai inovasi pelayanan.
“Digitalisasi pelayanan tidak cukup hanya membuat layanan menjadi cepat. Digitalisasi harus diikuti dengan penguatan keamanan dan tata kelola data,” ujar Rachmat.
Selain Disdukcapil, peserta juga akan mendalami pengelolaan pelayanan pada DPMPTSP, termasuk penerapan layanan perizinan berbasis digital dan pengembangan Mal Pelayanan Publik.
Menurut Rachmat, pengalaman kedua organisasi perangkat daerah tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai penerapan inovasi, tata kelola pemerintahan dan keamanan data dalam pelayanan publik.
“Dalam perspektif kepemimpinan strategis, setidaknya ada tiga hal yang dapat dipelajari, yaitu kepemimpinan kolaboratif, kepemimpinan digital, dan kepemimpinan berintegritas,” pungkasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar