KLIKJATIM.Com | Jember - Pemerintah Kabupaten Jember merekomendasikan penghentian operasional dua dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Ini menyusul hasil evaluasi dan supervisi lapangan yang menemukan sejumlah persoalan teknis.
Baca juga: Nobar Film Pesta Babi Digelar di Kampus dan Perumahan Jember, Politis PDIP Ikut Nonton
Dua dapur yang direkomendasikan dihentikan operasionalnya yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Al Mubarok Kaliwates dan SPPG Sumbersari 2.
PJ Sekretaris Daerah Jember sekaligus Ketua Satgas MBG Jember, Achmad Imam Fauzi, mengatakan surat rekomendasi tersebut dikirimkan pada 22 Mei 2026 atas arahan Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Menurut Fauzi, rekomendasi diberikan setelah Satgas MBG menemukan sejumlah persoalan terkait kebersihan, standar operasional pengelolaan makanan, hingga aspek keselamatan kerja di dapur MBG.
“Keselamatan penerima manfaat program harus menjadi prioritas utama,” ujarnya, melalui rilis yang diterima RRI, Sabtu (23/5/2026).
SPPG Al Mubarok Kaliwates sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah anak PAUD dan TK usai mengonsumsi makanan dari dapur tersebut.
Baca juga: Kesadaran Berlalu Lintas Menurun, Ribuan Pelanggaran Terekam ETLE di Jember
Dalam inspeksi lapangan, Satgas MBG menemukan beberapa catatan teknis, termasuk penempatan tabung gas di ruang tertutup yang dinilai berisiko terhadap keselamatan operasional.
“Faktanya ada korban. Itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” kata Fauzi.
Sementara itu, SPPG Sumbersari 2 juga masuk dalam rekomendasi penghentian operasional, setelah sebelumnya mengalami insiden kebakaran yang diduga dipicu kebocoran gas di ruang oven pengering wadah makanan.
Hasil inspeksi menunjukkan adanya persoalan teknis pada instalasi dapur serta kondisi bangunan yang berada di dekat saluran irigasi besar dan rawan banjir.
Pemkab Jember menegaskan Program MBG merupakan program strategis yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
Karena itu, seluruh mitra penyelenggara diwajibkan memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, keselamatan kerja, dan kelayakan operasional secara ketat.
Meski demikian, keputusan akhir terkait penghentian operasional tetap berada di tangan Badan Gizi Nasional sebagai pemegang kewenangan program MBG.
Editor : Ratno