KLIKJATIM.Com | Gresik – Upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan menjadi fokus utama dalam Dialog Publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik bersama DPRD Gresik di Hotel Horison GKB, Kamis (22/1/2026).
Dialog publik yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI ini menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan strategis, di antaranya Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir.
Baca juga: Bangun Komunikasi Terbuka, Kapolres Gresik Jalin Silaturahmi dengan PWI
Hadir pula Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawan, Mujid Riduan, dan Ahmad Nurhamim, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil di lingkungan Pemkab Gresik, perwakilan perusahaan, akademisi, hingga kepala desa dari berbagai wilayah di Kota Pudak.
Ketua PWI Gresik Deni Alisetiono menegaskan, dialog publik ini merupakan bentuk komitmen PWI bersama DPRD dalam mendorong tata kelola anggaran dan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak hanya soal besarnya anggaran, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak,” ujar Deni.
Ia menambahkan, tantangan daerah ke depan tidak hanya pada sisi belanja, tetapi juga inovasi dalam menggali sumber PAD yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor serta digitalisasi dinilai menjadi kunci menghadirkan sumber pendapatan baru yang tidak semata bergantung pada pajak konvensional.
“Pers tidak hanya menulis berita, tetapi juga memberikan gagasan dan solusi. Harapannya, dialog ini dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan daerah yang lebih berkelanjutan,” imbuhnya.
Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi PAD. Menurutnya, Gresik memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun belum sepenuhnya tercermin dalam kekuatan fiskal daerah.
“Lebih dari 50 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Gresik disumbang industri olahan, tetapi rasio PAD dalam APBD masih sekitar 30 persen. Potensi ini harus dikapitalisasi agar kemandirian fiskal Gresik meningkat,” tegasnya.
Lutfil menyoroti keberadaan hampir 900 hingga 1.000 perusahaan berskala besar di Gresik yang seharusnya dapat menjadi sumber PAD baru, tidak hanya melalui pajak dan retribusi, tetapi juga lewat penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi penyedia atau pemasok kebutuhan operasional industri, hingga kemungkinan kepemilikan saham daerah di perusahaan strategis.
Baca juga: PWI Gresik Asah Bakat Pelajar Lewat Pelatihan Public Speaking dan Lomba Voice Over
“Gresik tidak boleh hanya menjadi penonton. Daerah harus menjadi tuan rumah yang memperoleh manfaat nyata bagi kesejahteraan warganya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan bahwa Pemkab Gresik terus mendorong strategi smart revenue sebagai jalan menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Ia mengakui bahwa selama ini PAD Gresik masih sangat bergantung pada pajak daerah.
“Pada tahun 2025, sekitar 95,24 persen PAD disumbang dari pajak daerah, terutama PBB, BPHTB, dan PBJT listrik. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas basis penerimaan,” kata Alif.
Ke depan, Pemkab Gresik akan mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), seiring pesatnya pertumbuhan kawasan industri di Gresik. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi peningkatan PAD melalui perbaikan basis data pajak, penilaian objek pajak, penguatan regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem pemungutan.
Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien dan berorientasi pada hasil. Ia menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 539 miliar yang berdampak pada ruang fiskal daerah, khususnya sektor infrastruktur.
Baca juga: DPRD Gresik Pastikan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Tak Berkurang di Tahun Anggaran 2026
“PAD menjadi perhatian utama kami untuk menutup dampak pengurangan TKD. Namun, kami menegaskan agar kesejahteraan dan pelayanan publik tetap terjaga,” ujarnya.
Menurut Syahrul, kunci peningkatan PAD yang berkelanjutan terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Dengan masuknya investasi, rantai ekonomi akan bergerak, tenaga kerja terserap, dan pada akhirnya pendapatan daerah meningkat secara alami.
“PAD tidak bisa melonjak tanpa investasi. Ketika pengusaha taat aturan, pemerintah konsisten menerapkan regulasi, dan masyarakat mendukung, maka pertumbuhan PAD akan terjadi secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Dalam dialog tersebut, perwakilan perusahaan dan perguruan tinggi turut memberikan masukan, antara lain perlunya pembentukan badan riset industri, penguatan pendidikan vokasi, serta optimalisasi peran BUMD sebagai sumber PAD baru guna menopang kemandirian fiskal Kabupaten Gresik.
Editor : Abdul Aziz Qomar