KLIKJATIM.Com | Gresik — Kabar bahagia bagi para guru non PNS dan guru ngaji di kampung. Pasalnya, Pemda Kabupaten Gresik telah memasukkan mereka sebagai salah satu kategori calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) melalui program jaring pengaman soisal (JPS) dari APBD.
Dalam situasi pandemi Covid-19, guru swasta non PNS dan guru ngaji merupakan kalangan yang cukup rentan mengalami kesulitan ekonomi. Sebab akses kegiatan ekonomi lainnya yang bisa menjadi tambahan penghasilan telah terhambat, namun di sisi lain mereka dituntut tetap melakukan pembelajaran dari rumah.
Baca juga: Siapkan Dana Multiyears Hingga 2029, Pemkab Gresik Fokus Perbaikan Jalan Poros Desa
[irp]
Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Fandi Akhmad Yani menjelaskan, untuk nasib guru-guru swasta non PNS dan guru ngaji sudah masuk dalam pembahasan. Dan hasilnya, Pemkab beserta Dewan sepakat bahwa guru akan mendapatkan BLT APBD.
"Legislatif dan eksekutif telah sepakat, guru ngaji, guru TPQ dan guru swasta non PNS yang belum tersertifikasi diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial," terangnya, Sabtu (2/5/2020).
Baca juga: Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan, Bupati Gresik Ajak Stakeholder Tajamkan Arah RKPD 2027
Tidak hanya guru saja. Lebih lanjut dikatakan, bagi para muadzin dan marbut masjid juga akan masuk kategori calon penerima BLT senilai Rp 200 ribu per KK setiap bulan selama tiga bulan.
[irp]
Baca juga: Buka Evaluasi Kinerja PUTR, Wabup Gresik Dorong Penguatan Akselerasi Perbaikan Jalan
Karena itu, pihak eksekutif selaku pelaksana pemerintahan Kabupaten Gresik diminta menginstruksikan kepadan jajaran Pemerintah Desa (Pemdes) dan Kelurahan. Yaitu, untuk melakukan pendataan terhadap para guru di wilayahnya masing-masing.
"Mekanisme pendataannya sama dengan yang lain, yaitu dari kelurahan atau desa. Lalu, di bawa ke Musdes (Musyawarah Desa), kemudian diajukan ke Pemkab," imbuhnya. (nul)
Editor : Abdul Aziz Qomar