KLIKJATIM.Com | Surabaya - Warga kendangsari Surabaya mengeluh lantaran belum menerima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2022.
“Sampai hari ini, saya belum menerima SPT untuk pembayaran pajak PBB di tahun 2022 ini,” kata Sarjono warga RT 09 RW 03 Kelurahan Kendangsari, Rabu (24/8/2022).
Baca juga: Peringati Hari Pahlawan, Denda Pajak Bumi dan Bangunan di Surabaya Dihapus
Sarjono berusaha datang di kegiatan bakti sosial pelayanan terintegritas untuk membayar pajak PBB. Namun dia mengaku kecewa karena tidak menemukan orang pajak dalam kegiatan tersebut.
“Tapi ternyata orang dari pajak tadi tidak ada ditempat, mau gimana lagi orang pajak tidak ada sama sekali ditempat ini,” keluhnya.
Ketua RT 09 RW 03 Kel Kendangsari, Agus mengatakan, pemberitahuan pajak tahun 2022 dirasa masih ada kendala diwilayahnya.
“Biasanya kalau ada pemberitahuan pembayaran pajak PBB baik di LPMK maupun di pendopo, pasti saya informasikan ke warga tapi sampai sekarang belum ada,” katanya.
Agus berharap, pemberitahuan untuk pembayaran pajak PBB kalau bisa disosialisasikan lagi kepada warga sampai di tingkat RT. “Kami berharap disosialisasikan lagi sampai ditingkat paling bawah yaitu RT,” harapnya.
Sementara itu, Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya menyayangkan tidak siapnya salah satu dinas saat warga hendak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Dia menyampaikan pada saat warga itu hendak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tetapi, hingga hari ini tagihan PBB yang tahun 2022 belum banyak yang sampai ke warga. Sedangkan warga ditempat tersebut sangat antusias untuk menyelesaikan pembayaran PBB.
"Oleh karena itu saya berharap kepada dinas terkait, dalam hal ini Bapeda agar menjemput bola. Karena banyak warga yang hendak membayar pajaknya. Nah kalau terhambat seperti ini, berarti juga menghambat masuknya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya sendiri," ungkapnya.
Legislator PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi, harus diimbangi dengan kesiapan pemkot, dalam hal ini dinas terkait juga haus sigap dalam mengupdate data. Sehingga bisa gayung bersambut.
"Kalau seperti ini, warga siap bayar PBB. Tapi tagihannya belum keluar. Ini kan menunjukkan ketidaksiapan dinas tersebut," terangnya.
Anas Karno menyebutkan bahwa dalam pantauannya hari ini di wilayah Kelurahan Kendangsari tadi dirinya tidak melihat satupun petugas dari Dispenda. Padahal petugas dari beberapa dinas yang lain ada.
"Yang namanya baksos dari layanan terintegrasi Pemkot Surabaya, seharusnya semua perwakilan dari dinas-dinas terkait itu ada," urainya.
Anas menyarankan, jangan sampai antusias warga sudah bagus, namun malah dinasnya gak siap, atau malah gak datang. Ini yang patut disayangkan.
"Harapan kami perwakilan dispenda itu ada. Sehingga masyarakat bisa berkomunikasi langsung. Apalagi terkait pembayaran, ini kan sayang. sehingga menjadi terhambatnya PAD Kota ini. Meskipun nanti kalau tagihan sudah selesai, masyarakat bisa membayar di Bank Jatim. Tapi seharusnya ini tidak terjadi," pungkasnya.(mkr)
Editor : Redaksi