KLIKJATIM.Com | Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan seluruh bupati/wali kota untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Khofifah meminta seluruh kepala daerah di Jatim mengoptimalkan potensi Rp 26,8 triliun belanja pengadaan barang dan jasa agar dialokasikan untuk UMKM dan Produk Dalam Negeri.
Baca juga: Tuntut Transparansi UKT, Ratusan Mahasiswa Geruduk Rektorat Universitas Jember
Pasalnya, ada target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Gerakan Nasional BBI dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan total sebesar Rp 400 triliun.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp 200 triliun diharapkan disumbang dari anggaran APBD se-Indonesia.
"Jatim berkomitmen mendukung Gerakan Nasional BBI. Kami di Jatim berupaya untuk merealisasikan dan mengimplementasikan bersama seluruh kepala daerah di Jatim agar memaksimalkan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM dan Koperasi," ujar Khofifah, Senin (21/3/2022).
Sebagai wujud implementasi dukungan Gerakan Nasional BBI ini, Khofifah meminta seluruh bupati/wali kota mengalokasikan minimal 40 persen pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD dilakukan dengan membelanjakan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dan koperasi.
Baca juga: Wujudkan Asta Cita, Bojonegoro Masuk Daftar 15 Kabupaten Berkinerja Terbaik Nasional
“Kita sudah menyusun rencana aksi untuk memastikan komitmen Gerakan Nasional BBI di Jatim. Pertama, Kepala Daerah segera menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),” tegas Khofifah.
“Kedua, kepala daerah memastikan minimal 40% alokasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD menggunakan produk dalam negeri serta Koperasi dan UMKM, dan telah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) paling akhir tanggal 31 Maret 2022,” lanjutnya.
Dan yang ketiga, KPA dan PPK di masing-masing perangkat daerah harus menggunakan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis.
Baca juga: Nekat Akhiri Hidup, Remaja Jember Ditemukan Meninggal Dunia di Belakang Ponpes
Serta yang keempat, setiap pemda harus memfasilitasi UMKM dan Koperasi yang ada di Jawa Timur untuk masuk dalam toko daring dengan target penambahan yang terukur, misalnya 500 UMKM.
"Kita sudah punya aplikasi yang namanya Jatim Belanja Online (Jatim Bejo). Jatim Bejo akan menjadi tools yang menghubungkan produk Koperasi-UMKM dalam memenuhi demand pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD. Bahkan saat ini telah terdaftar 2.295 UMKM yang berpartisipasi pada program Jatim Bejo," tegas Khofifah. (bro)
Editor : Redaksi