KLIKJATIM.Com | Gresik — DPRD Kabupaten Gresik menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) usai disetujui Gubernur dalam Rapat Paripurna, Kamis 17 Maret 2022.
Dua Perda itu yakni tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan Perda tentang Keterti Ketertiban Umum.
Baca juga: Polres Jember Tangani 25 Kasus Narkoba, Jaringan Peredaran hingga Bali Terbongkar
Anggota Pansus yang membahas ranperda pemberdayaan dan perlindungan nelayan, Musa mengapresiasi ditetapkannya Perda ini.
"Tinggal aplikasinya di eksekutif, agar segera dibuatkan Perbup," katanya.
Dalam perda itu, kata Musa diatur tentang pembentukan Gugus Tugas Perlindungan Nelayan dan penyediaan fasilitas premi asuransi bagi nelayan.
"Ini penting untuk melindungi keselamatan nelayan dan melindungi ekosistem laut dari eksploitasi penangkapan ikan dengan alat yang dilarang," katanya.
Selain itu, dengan disahkannya Perda ini, pemerintah Daerah diharuskan menyediakan akses permodalan dan pembiayaan serta kemitraan usaha.
Baca juga: Turun ke Sawah Lewat Program Medhayoh, Bupati Setyo Wahono Semangati Ibu-Ibu Tani di Ngraho
"Termasuk meliputi pendidikan dan pelatihan serta kemudahan akses teknologi dan iptek serta regulasi bagi nelayan," beber Musa.
Perda itu sendiri, mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dari hulu sampai hilir aktivitas kenelayanan.
"Sehingga bisa terjamin posisi nelayan untuk terus survive dan mengembangkan mata pencahariannya," tandas politisi asal Bawean ini.
Baca juga: Apresiasi Loyalitas, MPM Honda Jatim Siapkan 6 Unit Honda PCX160 Khusus untuk Konsumen Banyuwangi
Rapat paripurna itu sendiri dipimpin Ketua DPRD Gresik Muh Abdul Qodir dan dua wakil ketua DPRD.
"Dengan ini dua ranperda tersebut ditetapkan sebagai Peraturan Daerah," kata Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Khoirul Huda. (bro
Editor : Abdul Aziz Qomar