KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar sosialisasi pemekaran Desa Di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo. Kegiatan ini sebagai langkah meningkatkan pelayanan masyarakat serta pemerataan pembangunan.
[irp]
Baca juga: Kecelakaan Maut di Omben Sampang, Dua Pengendara Motor Meninggal Dunia
Kepala Dinas PMD Bojonegoro Mahmudin mengatakan, sosialisasi merupakan bagian dari tahapan proses pemekaran desa, di mana sesuai tim survei dari Pemkab telah memenuhi persyaratan dalam proses pemekaran desa.
"Maka dari itu perlu dukungan dari semua pihak, baik dari masyarakat dan pemerintah desa tentunya," ucapnya Senin (6/12/2021)
Menurutnya, hal yang terpenting dalam tahapan pemekaran desa di antaranya adalah pembagian pemecahan wilayahnya, nama desa yang diusulkan serta pembagian aset desa.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah menyampaikan, pemekaran beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro memang sudah lama direncanakan, salah satunya di Desa Napis Kecamatan Tambakrejo. Karena melihat kondisi teritorial, jumlah wilayah, jumlah penduduk, dan potensi wilayah memang perlu adanya pemekaran desa.
Baca juga: Jelang Nataru 2026, Pemkab Lamongan Gelar HLM untuk Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi
Bu Anna sapaan akrabnya juga berharap dengan adanya pemekaran desa baru akan mempercepat pelayan publik, peningkatan ekonomi serta pemerataan pembangunan tentunya. "Apa yang bisa dipercepat secara legalitas maka segera dikerjakan," harapnya.
Sementara, Djoko Lukito Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Bojonegoro mengatakan sangat mengapresiasi inisiasi pemdes Napis dalam mengajukan pemekaran desa. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya untuk usia desanya minimal 5 tahun, jumlah penduduk, serta mempunyai akses infrastruktur .
"Setelah dari tim kabupaten melakukan survei, skor untuk Napis memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran desa," imbuhnya.
Baca juga: Pemkab Bangkalan Bangun Sekolah Berpikir Kritis Lewat Program Pelatihan Deep Learning
"Semoga dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan bisa berjalan dengan baik, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan juga akan lebih cepat dilaksanakan," harapnya. (bro)
Editor : M Nur Afifullah