Rawan Penyelewengan, DPRD Pasuruan Sarankan Pupuk Subsidi Disalurkan Melalui BUMDes

KLIKJATIM.Com | Pasuruan--DPRD Kabupaten Pasuruan meminta pemerintah segera mencarikan solusi atas pengurangan subsidi pupuk bagi petani. Di antaranya solusinya, pupuk disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Elyas mengatakan, pemerintah harus segera mencarikan solusi atas pengurangan ini. Sebab, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap hasil panen petani.

Baca juga: Gubernur Khofifah Sampaikan Nota Penjelasan Dua Raperda Strategis di DPRD Jatim

"Soal pendistribusian pupuk subsidi bisa dilakukan dengan pemotongan birokrasi. Jika semula dari produsen ke tengkulak kemudian pengecer, bisa melibatkan BUMDes yaitu dengan cara dari produsen ke BUMDes," terang Elyas, Jumat (7/2/2020).

[irp]

Menurut Elyas, penyaluran pupuk melalui BUMDes juga bisa menghindari permainan harga pupuk. Peran BUMDes sangat strategis jika dilibatkan dalam distribusi pupuk. Pihaknya juga akan dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan khususnya pengambil kebijakan terkait kelangkaan pupuk yang dialami petani.

"Sebagai alternatif pupuk kimia petani digerakkan dengan pembuatan pupuk organik. Bahan dasarnya banyak dimiliki oleh petani, yaitu kotoran hewan. Sehingga petani tidak selalu bergantung pada pupuk kimia," sarannya.

Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Safety Riding dan Bangkitkan Semangat Pelajar, MPM Honda Jatim Gelar School Roadshow

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan Yetty Purwaningsih melalui Kabid Sarana prasarana Dibyo Darminto menerangkan, untuk sisa kuota pupuk subsidi urea tahun 2019 lalu sebesar 2.763 ton. Sedangkan untuk Tahun 2020 ini,  pihaknya tetap mengsulkan kouta pupuk bersubsidi. Usulan tersebut masih tetap sesuai dengan permintaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

[irp]

"Pertengahan tahun 2019 usulan sudah kita ajukan ke Dinas Pertanian Provinsi," kata Dibyo.

Baca juga: Bawa Semangat Sportivitas, Honda DBL 2026 East Java – South Resmi Bergulir Jadi Wadah Potensi Pelajar di Malang

Di tahun 2020, kata Dibyo, pihaknya mengajukan kuota pupuk bersubsidi sebesar 2763 ton. Harapannya, usulan pengajuan kuota pupuk bersubsisi segera terealisasi agar para petani tidak kesulitan mencari pupuk. Ketika ditanya kapan pupuk subsidi itu disalurkan, Dibyo masih menunggu instruksi dari Dinas Pertanian Jatim.

"Kami masih menunggu. Sampai bulan ini kuota pupuk bersubsidi di daerah belum turun. Iya mudah-mudah cepat turun," ucapnya. (dik/mkr)

Editor : Redaksi