KLIKJATIM.Com | Surabaya--Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyebut bahwa di Jatim saat ini banyak orang yang tidak menganggur namun mereka miskin.
[irp]
Baca juga: Pemprov Jatim Percepat Pemetaan Sumber Air untuk Antisipasi Kekeringan Lahan Pertanian
Wagub Emil menjelaskan, angka kemiskinan di Jatim pada September 2020 lalu mencapai 10,19 persen. Lalu pada Maret 2021, menurun menjadi 10,14 persen. Kendati demikian, ia membandingkan dengan angka pengangguran yang mencapai 5,17 persen. Sehingga, bisa diartikan bahwa di Jatim banyak orang yang tidak menganggur tapi miskin.
"Jadi persentase penduduk miskin kita memang turun tetapi yang lebih penting kalau kita mau melihat bahwa penduduk miskin jauh lebih tinggi dari pada angka pengangguran," ujar Emil, Kamis (23/9/2021).
Emil melanjutkan, oleh karena itu, salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberikan pekerjaan. Akan tetapi, cara tersebut belum maksimal. Sebab, upaya pemerintah memberikan pekerjaan, tapi masih banyak penduduk yang miskin. Kata dia, situasi ini menjadi menarik.
"Artinya, ada satu realita terutama mungkin banyak terjadi di daerah pedesaan. Sebagian besar mereka yang bekerja di sektor pertanian tetapi kondisinya miskin," beber Emil.
Ia membeberkan, sebuah workshop yang melibatkan lembaga Semeru memberikan forum studi mengenai kemiskinan. Dari studi tersebut, kata Wagub Emil, 75 persen dari yang terdata miskin masuk kategori working full time (bekerja penuh waktu).
"Sudah kerja full time tapi miskin. Berarti ada yang salah di sini. Maka dari itu kenapa mulai muncul anggapan bahwa memang kita harus mulai melihat lagi, bahwasanya ini bukan saja urusan Dinas Sosial atau misalnya ditarik ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Tetapi mungkin seluruh dinas harus mulai berpikir karena mereka punya stakeholder yang dalam kondisi miskin. Apakah itu dinas pertanian apakah itu mungkin dinas UKM dan lain sebagainya," jelasnya.
Menurut Emil, membedah kemiskinan kota dan kemiskinan pedesaan menjadi hal yang penting. Fenomena yang sangat berbeda utamanya adalah saat terjadi Covid-19 cenderung menghantam perkotaan dari pada pedesaan.
"Sebelumnya Pemprov Jatim memiliki program bernama suplemen BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Kenapa program ini diluncurkan ? karena bantuan yang diterima dari BPNT, nilainya sama dengan mereka yang tinggal di daerah yang mungkin biaya hidupnya rendah," urainya.
Ia mencontohkan di bidang pertanian yang notabene tidak terpengaruh oleh Covid-19 dan gaya hidup rendah. Biasanya, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian masih bisa bekerja serta biaya hidup rendah. Bandingkan dengan mereka yang hidup atau bekerja di perkotaan. Ketika profesi berjualan es di depan sekolah atau terminal tutup total, ditambah biaya hidup di kota lebih tinggi tapi sama-sama bantuannya Rp. 200 ribu sebulan.
"Disinilah kemudian Pemprov Jawa Timur mencoba hadir bagi 333.000 ribu lebih jumlah keluarga yang tinggal di 600 kelurahan kemudian kita beri suplemen sebesar 50 persen dari apa yang dibantu pemerintah pusat," urainya.
Oleh karena itu, Wagub Emil menyampaikan, melalui rakor yang dihadiri Sekretaris Eksekutif TNP2K RI ini diharapkan dapat sedikit meringankan tugas rekan-rekan wakil bupati dan wakil walikota dan kepala-kepala Bappeda dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya masing-masing.
"Mudah-mudahan dengan kehadiran pak Suprayoga bisa memberikan arahan atau mandat bagi rekan-rekan wakil bupati, wakil walikota untuk bisa bergerak di area mana supaya tugas sebagai ketua TKPK bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab," tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif TNP2K RI, Ir. Suprayoga Hadi menyampaikan, Jatim merupakan provinsi yang memiliki banyak inisiatif, terobosan serta banyak pengembangan program yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
"Apalagi, melihat rekam jejak Gubernur Khofifah yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial, menjadi nilai tambah dari Pemprov Jatim untuk terus bisa mengembangkan beberapa kegiatan yang sifatnya inovatif dan menyempurnakan kebijakan yang selama ini dilakukan pemerintah pusat dalam rangka penaggulangan kemiskinan," tuturnya.
Oleh karena itu, kata Suprayoga, pemerintah pusat berharap apa yang sudah dilakukan Provinsi Jatim bisa dijadikan semacam show case atau ditularkan kepada daerah lain supaya jangan hanya mengupayakan penanggulangan kemiskinan secara reguler, tetapi harus melalui intervensi yang sifatnya multi intervensi atau extraordinary. "Kita tidak akan bisa melakukan percepatan kalau hanya dilakukan secara reguler," tegasnya.
Dengan demikian, dirinya berharap, ketika Gubernur Khofifah bertemu Wapres RI dalam waktu dekat bisa disampaikan usulan-usulan perbaikan sistem maupun kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat serta bagaimana pemerintah daerah berperan secara lebih aktif, inisiatif dan kreatif untuk bisa mengupayakan penanggulangan kemiskinan melalui karakter dan SDM termasuk pemanfaatan pihak swasta di masing-masing daerah.
"Kita berharap ini bisa dicontoh oleh daerah lain utamanya luar Jawa untuk perlu belajar dari apa yang sudah dilakukan Jatim," pungkasnya.(mkr)
Editor : Redaksi