KLIKJATIM.Com I Pasuruan - Sejumlah perwakilan warga Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan didampingi Gerakan Pemuda Peduli Pengamat Hukum (GP3H) menuntut transparasi penggunaan anggaran bersumber Dana Desa (DD) setempat. Mereka menduga ada dugaan penyelewengan dalam penggunaannya yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran (Kades).
[irp]
Baca juga: Polres Jember Tangani 25 Kasus Narkoba, Jaringan Peredaran hingga Bali Terbongkar
"Dugaan kurang transparannya pemerintah desa dalam penggunaan dana desa tahun 2021 yang mengalami perubahan dari adanya rencana pembangunan Sumur Bor menjadi pembangunan fisik," terang Anjar Supriyanto, SH Ketua Umum LSM GP3H saat mendampingi warga audensi di Kantor Kecamatan Pandaan.
Kesimpangsiuran penggunaan dana desa sambungnya terjadi di tengah masyarakat. Mulai dari dana penanggulangan bencana sampai penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya itu, ia beberkan adanya indikasi pemalsuan data dalam kegiatan seperti Penyelenggaraan Posyandu Rp. 20.350.000,00, Pembinaan PKK Rp.7.646.000,00 dan PAD fiktif Rp. 10.000.000,00.
Baca juga: Turun ke Sawah Lewat Program Medhayoh, Bupati Setyo Wahono Semangati Ibu-Ibu Tani di Ngraho
Kurangnya transparansi pemerintah desa ini kemudian berdampak pada keresahan warga. Masyarakat menuding bahwa jalanya pemerintah di Desa Kemirisewu kurang bersih dan diduga menyelewengkan dana.
Baca juga: Apresiasi Loyalitas, MPM Honda Jatim Siapkan 6 Unit Honda PCX160 Khusus untuk Konsumen Banyuwangi
"Apabila memang ada penyelewengan tentu harus ditindak, warga ingin memiliki pemerintahan desa yang bagus. Kami akan terus kawal kasus ini," tegasnya. (bro)
Editor : Redaksi