Komisi B DPRD Jatim Minta UPT Pertanian Berikan Kontribusi Maksimal

KLIKJATIM.Com | Pasuruan - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta dan berharap kepada UPT Pertanian untuk terus berkontribusi secara optimal ditengah masa pandemi Covid 19 ini. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi usai melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kebun Benih Hortikultura (KBH) Nongkojajar, Pasuruan.

[irp]

Baca juga: Gila, Suami di Surabaya Tega Jual Istri Seharga Rp 500 Ribu

Menurut Rohi politisi asal Fraksi PDIP Jatim, bahwa sektor Pertanian merupakan salah satu sektor yang tangguh ditengah kondisi Pandemi Covid-19, karena tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, ketika sektor lain mengalami penurunan kinerja. "Untuk itu,sektor pertanian dengan berbagai untitnya perlu didukung agar terus berkontribusi optimal,salah satunya UPT Kebun Benih Hortikultura," tuturnya.

"Keberadaan UPT yang telah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) diharapkan agar terus berinovasi, sehingga tidak menjadi beban APBD melainkan memberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang maksimal," ujar Rohi politisi asal Dapil Malang.

Baca juga: TTL Berbagi Kebahagiaan Ramadhan bersama 141 Anak Yatim

Untuk itu, kata Daniel Rohi, ada empat hal yang harus dilakukan, agar UPT ini bisa menghasilkan PAD yang terus meningkat. Antara lain, pertama, perlu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), agar lebih produktif dan inovatif. "Kedua, pembenahan sarana dan prasarana agar lebih memadai," katanya.

Ketiga, keterlibatan pihak ketiga perlu dipertimbangkan dengan matang agar memberikan manfaat yang optimal. Dan keempat, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi adalah sebuah keniscahyaan.

Baca juga: Hadiri Sharing Session di RSUD Dr. Soetomo, Pj. Gubernur Adhy Pesankan Pelayanan Berkualitas dan Sinergitas

Selain itu, terdapat 26 kebun dibawah UPT Pengembangan Benih Holtikultura, namun hanya 20 yang berstatus aktif digarap, sedangkan 6 yang lain belum tergarap alias idle dan berpotensi diserobot pihak lain. "Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi agar aset tersebut dimanfaatkan dan tidak jatuh kepemilikannya kepada pihak lain" pinta Daniel.

Total APBD yang dialokasikan untuk UPT sebesar Rp 800 juta dan PAD 280 juta. "Untuk itu pengelola UPT terus didirong agar lebih inovatif sehingga terjadi peningkatan PAD," pungkasnya. (hen)

Editor : Redaksi