KLIKJATIM.Com I Pasuruan - Sejumlah fraksi DPRD Pasuruan menyoroti rapot merah kinerja Pemkab Pasuruan. Penilaian ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi dalam Sidang paripurna ke dua pembahasan R-APBD 2021 digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (19/11/2020) sore. Kinerja tak memuaskan itu terkait penanganan banjir hingga pemulihan wisata akibat pandemi.
Baca juga: Ribuan Warga Tretes Demo Tolak Alih Fungsi Hutan
[irp]
Dr Kasiman juru bicara Fraksi Gerindra meminta Pemkab Pasuruan lebih serius dalam penanganan banjir y tahunan. Seharusnya ada langkah komprehensif dalam penangan masalah banjir yang melanda enam Kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Misalnya dengan melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh. Kenyataannya, penanganan bencana ini masih bersifat musiman.
Selain itu, kelangkaan pupuk bagi petani yang dimana pada saat musim tanam. Petani kesulitan mendapatkan pupuk. "Kami meminta ada penanganan jangka pendek dari Pemkab Pasuruan untuk menangani dampak bencana banjir seperti ketersedian obat-obatan, petugas medis standby 14 jam, serta penyediaan air bersih," jelasnya.
Kritikan sama juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Pada pandangan umum yang dibacakan Abu Bakar, Pemkab Pasuruan dinilai kurang serius disektor ekonomi seperti UMKM, BUMDes dan sektor Pariwisata yang terdampak pandemi. "Banyak obyek wisata alam di Kabupaten Pasuruan yang tidak diperhatikan Pemkab Pasuruan," ucapnya.
Baca juga: Gubernur Khofifah Resmikan PERMATA JATIM di Bendomungal Pasuruan
Seharusnya diberi fasilitas kemudahan dalam mengakses permodalan dari perbankan. Hal ini kontradiktif dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat yang di tuangkan di kebijakan anggaran 2021.
Sementara Fraksi NasDem menilai risalah pendapatan yang sebatas "Paparan" sebagaimana "Dongeng Nina Bobok" di siang Bolong. Perlu dipertegas dengan perencanaan yang jelas sehingga proyeksi Pendapatan 2021 dapatlah ditangkap dengan baik. "Utamanya dalam motivasi pencapaiannya. Sehingga tidak hanya Retorika belaka," katanya.
Untuk itu Fraksi NasDem meminta dengan hormat untuk ditambahkan lampiran pendapatan di dinas penghasil beserta angka target pendapatan 2021. "Sehingga Nota Pengantar Keuangan APBD 2021 ini tidak mendekati Nota Kosong," ucap Joko Cahyono, selaku Ketua Fraksi NasDem.
Baca juga: Hujan Deras Akibatkan Bencana Longsor di Tiga Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
Apalagi dalam revisi di halaman 19 , tiba tiba terdapat perubahan angka defisit yang naik tajam. Seolah kalangan dewan disodori peta buta. "Seyogyanya tidak hanya halaman 19 saja yang direvisi, tapi seluruh dari isi Nota Pengantar APBD 2021 ini, bisa disempurnakan kembali," pungkasnya. (rtn)
Editor : Redaksi