KLIKJATIM.Com | Gresik - Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kota (Forkot) Kabupaten Gresik, akhirnya menyoal agenda kunjungan kerja (kunker) DPRD Gresik yang dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran. Indikasi itu muncul karena kegiatan pelesiran para wakil rakyat diamati terlalu sering dilakukan.
Hal tersebut disampaikan forkot saat menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Gresik, jalan Wakhid Hasyim, Senin (2/9/2019). "Kami forkot menolak kunker, menolak jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) yang indikasinya hanya menghambur-hamburkan uang," kata salah satu pendemo dari luar pintu gerbang kantor dewan.
Baca juga: Bikin Rusuh Surabaya, Polisi Amankan Pendemo Grahadi
Koorlap Aksi, Haris Sofanul Faqih menambahkan, aksi unjuk rasa (Unras) kali ini masih tahap awal untuk anggota dewan yang baru saja dilantik. Pihaknya sengaja mengkritisi tentang agenda kunker, karena dirasa tidak ada efek ke masyarakat dan terkesan hanya buang-buang duit.
[irp]
"Ternyata kunker yang terjadi seminggu bisa 2 kali dalam pengamatan kami tidak ada manfaat sama sekali dan terkesan hanya untuk rekreasi mereka (Anggota Dewan)," paparnya.
Padahal, semua kinerja wakil rakyat harusnya memiliki efek kesejahteraan. Tentunya untuk masyarakat.
Baca juga: Tuntut Transparansi UKT, Ratusan Mahasiswa Geruduk Rektorat Universitas Jember
Selain itu, kata Haris, massa aksi juga menyoroti tentang jasmas dewan yang diduga ada potongan 10 persen. “Jadi kami tegaskan lagi menolak anggaran kunker yang sering dilakukan Anggota DRPD Gresik dan soal (dugaan) potongan 10 persen terkait jasmas,” tandasnya.
Pantauan di lapangan, massa juga memberikan hadiah kepada anggota dewan berupa makanan bakpao dan celana dalam (CD). Hal ini sebagai pengingat para legislator agar selalu mempunyai rasa malu, apabila amanah yang diberikan rakyat tidak dijalankan dengan serius.
[irp]
Baca juga: Ribuan Warga Tretes Demo Tolak Alih Fungsi Hutan
Selanjutnya, beberapa perwakilan massa aksi telah diterima Anggota DPRD Gresik dari fraksi PDIP, Jumanto. “Aspirasi dari teman-teman forkot akan kami sampaikan ke pimpinan dewan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa DPRD akan selalu peduli dengan masyarakat,” ujarnya kepada awak media.
Adapun berkaitan dengan dugaan potongan anggaran jasmas sebesar 10 persen telah dibantahnya. Hal tersebut tidaklah benar. “Dan jasmas sebenarnya tidak ada, yang ada adalah pokok-pokok pikiran dewan. Dan hal itu selalu dituangkan dalam APBD, baik melalui musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) sampai musrenbang kabupaten,” terangnya. (nul/roh)
Editor : Redaksi